'

Kategori

Follow Us!

KONTROVERSI TENTANG PILKADA

Oleh Kwik Kian Gie

Sejak Indonesia berdiri sampai tahun 2007 tidak ada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) secara langsung oleh rakyat. Dalam era Reformasi terbit UU Nomor 22 Tahun 2007 yang menentukan bahwa Kepala Daerah pada semua jenjang, yaitu Gubernur, Walikota dan Bupati dipilih secara langsung oleh rakyat.

Di tahun 2011 Pemerintahan SBY mengajukan RUU yang mengembalikan Pilkada kepada DPRD. Secara implisit berarti bahwa setelah 5 tahun memerintah dengan sistem Pilkada langsung dirasakan bahwa Pilkada langsung lebih banyak mudaratnya dibandingkan dengan Pilkada oleh DPRD.

Yang sangat aneh, ketika RUU diterima oleh DPR tidak ada yang mempermasalahkan. Namun ketika fraksi-fraksi di DPR terkelompok ke dalam hanya dua koalisi saja, yaitu Koalisi Merah Putih yang menguasai sekitar 70% suara dan Koalisi Gotong Royong yang menguasai sisanya, meledaklah perdebatan di mana saja, kapan saja dan oleh siapa saja tentang pro dan kontra Pilkada melalui DPRD.

Dalam perdebatan yang demikian gemuruhnya tidak ada yang mengemukakan kenyataan ini. Yang dikemukakan oleh yang setuju maupun yang tidak setuju yalah aspek korupsinya.

Dalam pertimbangannya RUU menggunakan dua argumentasi, yaitu untuk “Memperkuat sifat integral dalam NKRI” dan “Sangat mahal, yang tidak sebanding dengan manfaat yang diperolehnya.” Secara lisan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengemukakan bahwa Pilkada langsung oleh rakyat telah mengakibatkan demikian meluas dan besarnya korupsi sampai pada para Kepala Daerah sendiri, sehingga 330 Kepala Daerah telah masuk penjara atau menjadi tersangka.

Yang pro Pilkada langsung mengatakan bahwa para anggota DPRD akan minta sogokan dari calon Kepala Daerah supaya dipilih. Yang pro Pilkada melalui DPRD mengatakan bahwa kenyataannya, para Kepala Daerah itu harus mengeluarkan banyak uang untuk bisa terpilih. Seperti telah dikemukakan, pendirian pemerintah yang dinyatakan oleh Mendagri juga mengemukakan betapa hebatnya korupsi dalam Pilkada langsung.

Korupsi atau lengkapnya KKN tidak hanya terjadi pada Pilkada. KKN terjadi pada semua aspek kehidupan bangsa kita sejak lama, yang semakin lama semakin mendarah daging. Bahkan telah merasuk ke dalam otak yang oleh para filosof Yunani kuno disebut sudah terjadi corrupted mind pada elit bangsa kita.

Maka kalau aspek KKN yang dijadikan argumen, yang pro Pilkada langsung maupun yang pro Pilkada melalui DPRD sama-sama kuatnya atau sama-sama lemahnya. Marilah kita telaah hal ini tanpa menggunakan faktor KKN, karena kalau terus menggunakan faktor KKN sebagai argumentasi, kita disuguhi oleh tontonan para maling yang teriak maling.

Kita mulai dari pertimbangan yang tertuang dalam RUU. Yang pertama, yaitu Pilkada melalui DPRD memperkuat sifat integral dalam NKRI memang benar. Beberapa  daerah sangat menonjol kemajuannya dan kesejahteraan rakyatnya karena mempunyai Kepala Daerah yang memang sangat kompeten. Tetapi justru penonjolan kemampuan sangat sedikit daerah inilah yang membuat terjadinya kesenjangan yang besar antara daerah-daerah yang bagus dan daerah-daerah yang masih saja berantakan. Cepat atau lambat, hal yang demikian jelas akan memperlemah NKRI. Ketika saya menjabat sebagai Kepala Bappenas ada beberapa Kepala Daerah yang minta alokasi dana lebih besar. Saya menolaknya, karena segala sesuatunya telah dipertimbangkan dengan cermat. Beberapa Kepala Daerah langsung menjawab :”Pak, apakah kami perlu menyatakan diri ingin merdeka, memisahkan diri dari NKRI supaya bisa mendapatkan alokasi anggaran yang kami minta ?”

Pada waktu yang sama sangat banyak daerah yang minta agar Bappenas memberikan pendidikan dn pelatihan kepada para perencana daerah. Sampai sekarang yang terjadi yalah atau anggaran daerah dipakai buat yang bukan-bukan, atau banyak sisa anggaran. Ahok kelebihan anggaran yang mulai membagi-bagikan uang kepada para kepala daerah sekitarnya.

Argumentasi lainnya yang tertuang dalam RUU yalah “sangat mahal, yang tidak sebanding dengan manfaat yang diperolehnya.” Apa benar argumentasi ini ? Tidak mutlak, karena nyatanya – seperti yang telah disebutkan tadi – memang ada beberapa Kepala Daerah yang sangat kompeten. Bagian terbesar dari daerah-daerah tidak mampu mensejahterakan rakyatnya. Sebaliknya, kita saksikan sendiri di berbagai televisi betapa banyak dan memalukannya tingkah lakunya Kepala Daerah dalam KKN maupun dalam bidang demoralisasi.

Kita ambil satu contoh yang menonjol adanya kesenjangan sangat besar antara penolakan terhadap Pilkada melalui DPRD dan prestasi dari Kepala Daerah yang paling keras menolak, yaitu pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jokowi- Ahok. Dalam Suara Pembaruan tanggal 17 September 2014 halaman A 23 diberitakan bahwa “hingga pertengahan kedua September 2014 penyerapan APBD hanya 30 %. Diperkirakan penyerapan anggaran untuk pembangunan infra struktur sangat minim, yaitu hanya 0,01 % dari total nilai APBD DKI 2014 sebesar Rp. 72,9 trilyun. “ Selanjutnya dikatakan “Bahkan bila dilihat dari nilai penyerapan anggaran yang baru mencapai 30% atau sebesar Rp. 21,87 trilyun, penyerapan anggaran untuk pembangunan hanya 0,04%. Sedangkan sisanya 29,96% merupakan penyerapan anggaran dari gaji pegawai, alat tulis kantor (ATK) dan TALI (telpon, air, listrik, dan internet).
Jadi yang menolak luar biasa dahsyatnya, yaitu Jokowi-Ahok hanya mampu membangun infra struktur sebesar 0,01% dari anggaran yang disediakan, dan hanya 0,04% dari anggaran pembangunan yang disediakan.

Dalam bidang pembangunan MRT, Gubernur yang lama Fauzi Bowo yang memulai dengan pemberitaan sangat besar. Tetapi dihentikan oleh Gubernur Jokowi dengan alasan terlampau mahal. Setelah 3 bulan dilanjutkan lagi dengan Gubernur Jokowi memegang gambar lokasi awal pembangunan MRT di bunderan HI, seolah-olah dia yang memulai. Todal biaya sama sekali tidak kurang, bahkan mungkin ketambahan bunga utang untuk 3 bulan lamanya.

Tentang legitimasi juga sangat aneh dengan pemilihan pemimpin penyelenggara dari berbagai jenjang secara langsung oleh rakyat. Bupati, Walikota, Gubernur, Anggota DPR, anggota DPRD dan Presiden sama semua legitimasinya, sama semua penyandang voc populi vox dei, sama semua menyuarakan suara Tuhan, tetapi pendapatnya dan kepentingannya bisa sangat berseberangan luar biasa.

Hak rakyat yang dirampas

Argumen bahwa Pilkada melalui DPRD merampas hak rakyat sangat banyak dipakai oleh yang pro Pilkada langsung. Marilah kita berpikir jernih dan jujur. Rakyat yang mana ? Jumlah rakyat yang ikut Pilpres adalah 70 juta untuk Jokowi dan 62 juta suara untuk Prabowo. Jokwi memperoleh 53% suara rakyat. Dari perbandingan angka ini saja tidak dapat dikatakan seluruh rakyat merasa haknya dirampas. 62 juta suara bukannya nothing.

Dalam poster kampanye gambar yang dijadikan template yalah Bung Karno, Megawati dan Jokowi. Pikiran Bung Karno tentang Demokrasi sangat jelas, yaitu Demokrasi Perwakilan, dan itupun ditambah dengan asas pengambilan keputusan yang tidak didasarkan atas pemungutan suara melulu. Dia menggunakan istilah diktatur mayoritas dan tirani minoritas untuk mempertegas pendiriannya. Dia juga selalu mengemukakan apakah 50% plus satu itu Demokrasi ? Apakah 50% plus satu itu boleh dikatakan sama dengan “Rakyat” ?

Jumlah rakyat yang menggunakan hak pilihnya termasuk yang tertinggi di dunia. Apakah penggunaan hak politiknya yang berbondong-bondong itu karena sangat sadar politik ataukah datang untuk menerima uang dari para calon legislatif maupun eksekutif yang dipilih secara langsung ?

Kalau 5 tahun yang lalu uang yang harus dikeluarkan untuk menjadi anggota DPR rata-rata sekitar Rp. 300 juta, di tahun 2014 sudah menjadi Rp. 3 milyar.

Demokrasi, walaupun sistem perwakilan membutuhkan rakyat yang sudah cukup pendidikan dan pengetahuannya. Marilah kita sangat jujur terhadap diri sendiri. Apakah bagian terbesar dari rakyat Indonesia sudah cukup pendidikannya ? Para calon presiden sendiri mengemukakan betapa tertinggalnya bagian terbesar dari rakyat kita dalam bidang pendidikan yang dijadikan fokus dari platformnya. Berbicara soal pilkada langsung rakyat digambarkan sebagai yang sudah sangat kompeten menjadi pemilih yang sangat bertanggung jawab.

Melihat demikian banyaknya orang yang demikian luar biasa semangatnya untuk memasuki arena penyelenggaraan negara, kita patut tanya pada diri sendiri tentang apa motifnya ? Apakah mereka demikian semangat, demikian ngotot, bersedia mengeluarkan uang, bersedia menggadaikan harta bendanya untuk menjadi anggota legislatif atau eksekutif itu karena demikian luar biasa cintanya kepada bangsa, ataukah sudah membayangkan harta dengan jumlah berapa serta ketenaran dan kenikmatan apa yang akan diperolehnya ?

Saya berhenti menulis ini karena Kompas tanggal 22 September 2014 baru datang dengan head line “Wakil Rakyat di Daerah Tergadai”. Isinya bahwa surat pelantikan sebagai anggota DPRD sudah laku dan sudah lazim dijadikan agunan untuk memperolh kredit dari berbagai bank.” Satu bukti lagi bahwa Pilkada langsung berakibat sepert ini yang sangat memalukan.

Jika anda menyukai artikel ini, silahkan memberikan komentar atau berlangganan RSS feed untuk menyebarkan ke pembaca feed anda.

116 responses to "KONTROVERSI TENTANG PILKADA"

  1. Lina September 26th, 2014 21:27 pm Balas

    Pak..salut kepada Anda yang tetap mempertahankan integritas dan pemikiran kritis dan nasionalisme di era semua intelektual, politikus dll menjual dirinya demi jabatan dan uang.

  2. Prihatino September 26th, 2014 21:32 pm Balas

    Sebuah kupasan tanpa tedensi kepentingan. Terimakasih Pak Kwik.

  3. Mursyidah September 26th, 2014 23:48 pm Balas

    Terima kasih Pak artikelnya, membuka perspektif saya dalam memahami isu pilkada ini dengan lebih baik.

  4. Yuli Ardika Prihatama September 27th, 2014 07:07 am Balas

    Setuju Pak, rakyat belum mendapatkan haknya tetapi dipaksakan untuk berdemokrasi secara liberal.

  5. Seto September 27th, 2014 10:56 am Balas

    Penjelasan pa Kwik ini jelas dan tidak memihak, sehngga siapapun bisa mengambil kesimpulan dengan pikiran jernih.

  6. Uvang September 27th, 2014 14:01 pm Balas

    Ulasan yang mencerahkan…trimakasih Pak Kwik

  7. Rei September 27th, 2014 16:10 pm Balas

    kali ini analisa p’kwik bisa masuk dalam logika, tidak melibatkan emosional, komprehensif karena disertai data juga. Pilkada langsung atau tidak adalah tetap demokrasi, yang membedakan adalah hanya caranya saja.Terlebih lagi bahwa budaya politik yg berkembang saat ini adalah yang kalah tidak mau berbesar hati menerima kekalahannya, kalo di tingkat dpr paling akan menggugat ke mk, tetapi kalo kekalahan di tingkat pemilihan kepala pemerintahan, selalu terjadi bentrokan di masyarakat.Apakah akan selalu begini kondisi politik di negeri ini, dimana kemenangan politik identik dengan majority?musyawarah untuk mufakat..hanya semboyan bisu..sekarang musyawarah untuk voting…tanpa mufakat…dan bisa digugat…

  8. Rudy Tan September 27th, 2014 16:13 pm Balas

    Akhirnya dari sudut pandang mana kt melihat sesuatu itu dan itulah yg dijadikan tolok ukur kebenarannya,kemutlak atas sesuatu itu seharusnya dikembalikan kepada sesuatu itu sendiri sebagai hakekat kebenaran,…rakyat punya suara,rakyat punya kekuasaan,diwakilkan atau langsung tergantung siapa pelakunya,….benar motifasi dan kejujuran diri inilah pokok yg harus di perkuat, bukan cuma sekedar tehnisnya,…wasallam

  9. Pither Yurhans Lakapu September 27th, 2014 19:49 pm Balas

    Ulasan yg cukup berimbang. Terima kasih pak Kwik…

  10. Ully Rada Putra ST ME September 27th, 2014 20:09 pm Balas

    Sejak mahasiswa tahun 1989, masa2 pergolakan pemikiran dg kawan2 orde baru, pengagss reformasi damai, perjalanannya sampai sekarang saya mengagumi pikiran dan komitmen Bapak untuk Indonesia merdeka yang lebih berdaulat,lebih sejahtera dan berkeadilan dalam kerangka NKRI.

  11. Hario Suparto September 27th, 2014 21:24 pm Balas

    saya setuju dg alur pikir Bapak KKG
    bila kita melaksanakan pilkada langsung, ini tidak sejalan dg Pancasila, jadi kalau tetap pil
    kada langsung, Pancasila harus dirubah dulu.
    dari sisi manfaat dibandingkan mudarat, menurut saya mudarat lebih besar pilkada langsung dari pada tak langsung.
    mari kita pegang baik baik apa yg sudah menjadi keputusan, kita rawat dengan baik, kita awasi dg baik, agar Republik ini menjadi negeri yang baik bagi siapapun yang menempati, yang mengunjungi maupun yg hanya menyaksikan.

  12. Gandung Pramono September 27th, 2014 22:11 pm Balas

    Pandangan yang menurut saya rasional, dengan argumen yg dikemukakan saya setuju. di berbagai daerah bahkan diseluruh Indonesia sdh bukan rahasia lagi kalo para pemimpin melalui pilkada langsung setelah jadi yg dipikirkan adalah balik modal dari apa yg dia keluarkan.
    tidak sedikit para kepala daerah berangkat bukan dr siapa-siapa tp berangkat dr modal besar (uang ) yg dia miliki, kapasitas kepemimipinan dan keintelektualan yg minim tertutupi oleh besarnya uang yg dimiliki.
    Agar tidak menjadi sesuatu hal yg salah kaprah mengenai demokrasi mungkin perlu disampaikan pengertian mendasar tentang demokrasi khususnya ygsesuai dg nilai-nilai luhur kebangsaan Indonesia. Masyarakat umumnya memahami demokrasi adalah bila semua orang bisa menyuarakan kemauan atau pendapat secara pribadi langsung. mungkin gitu Pak….

  13. Jujung T. September 27th, 2014 22:34 pm Balas

    Mengenai DPRD yang menggadaikan SKnya, bukankah itu tidak ada hubungannya dengan Pilkada langsung atau Pilkada oleh DPRD?

    Bukankah anggota DPRD itu yang akan memilih, bukan yang akan dipilih dalam pilkada?

    Dan justru karena kualitas DPRD yang seperti itulah maka untuk saat ini Pilkada oleh DPRD menjadi pilihan yang buruk dan mengkhawatirkan.

  14. irwan September 28th, 2014 02:21 am Balas

    Saya tidak setuju dengan pendapat anda soal rakyat yang mana? karena rakyat memilih prabowo 62 juta. Mustinya lihat rakyat yang diwakili oleh para kepala daerah, seperti diwakili para bupati dan walikota yang tergabung dalam asosiasi pemerintah kota (apeksi) dan asosiasi bupati (apkasi) yang telah menyatakan sikap penolakan terhadap pilkada lewat dprd. Itulah rakyat di seluruh indonesia. Jadi memang kenyataan bahwa hak rakyat dirampas dan dirampok oleh anggota dpr yang gabung dalam KMP

  15. irwan September 28th, 2014 02:32 am Balas

    kemudian juga soal pernyataan anda dalam paragraf ketiga :Yang sangat aneh, ketika RUU diterima oleh DPR tidak ada yang mempermasalahkan.
    Sepengetahuan saya, memang tidak dipermasalahkan karena draf RUU yang diajukan kemendagri menyoal pilkada lewat dprd itu pada tingkatan gubernur saja. Bukan pada tingkatan walikota dan bupati.

    Saya tinggal di DKI Jakarta, kalau lihat UU khusus DKI, gubernur tetap pilkada langsung. Artinya, tidak pengaruh uu pilkada yang telah disahkan. Hanya bagi saya, pelajaran cukup besar dari pilgub DKI, partai tidak bisa mewakili rakyat memilih pemimpinnya. Terbukti, Jokowi-Ahok hanya diusung dua partai saja. Artinya, rakyat tahu memilih pemimpinnya. Seburuk2nya pemimpin yang dipilih rakyat masih lebih baik daripada dipilih orang2 partai yang lebih banyak mengedepankan kepentingan kelompok dan golongannya. salam

  16. slamet rahmat ts September 28th, 2014 04:54 am Balas

    Pemikiran seorang negarawan yang sangat jernih dan nasionalis demi kemajuan bangsa

  17. Hadi September 28th, 2014 05:02 am Balas

    Dear Pal Kwik,

    Tentang statement Saya berhenti menulis ini karena Kompas tanggal 22 September 2014 baru datang dengan head line “Wakil Rakyat di Daerah Tergadai”. Isinya bahwa surat pelantikan sebagai anggota DPRD sudah laku dan sudah lazim dijadikan agunan untuk memperolh kredit dari berbagai bank.” Satu bukti lagi bahwa Pilkada langsung berakibat sepert ini yang sangat memalukan.

    Apakah kalau pilkada nggak langsung nggak akan kejadian seperti itu? Bukankah semua kembali kepada mentalitas orang yang melakukannya? Seperti ada yang bilang lebih mudah menyuap bbrp ratus orang dibandingkan puluhan bahkan ratusan juta orang, semuanya saya lihat nggak menghasilkan peningkatan kualitas yang berarti.

    Masalah penyerapan dana pembangunan, jika misal si A bisa membangun suatu project dengan nilai misalkan 2T, dan si B bisa membangun project yang sama kualitasnya dengan nilai 1T, apakah bisa dinilai kalau penyerapan dana oleh si B itu salah? Bukan begitu kan? Yang terpenting bukan berapa dana yang dikeluarkan san dimanfaatkan, tetapi hasil yang diperoleh. Kalau bisa membeli murah kenapa harus mahal jika mendapatkan kualitas dan barang yang sama? Jadi menurut pendapat saya, penyerapan dana pembangunan jangan dinilai dari beraa persen yang dipakai dari total dana. Karena kalau bisa dihemat dengan proses yang benar kan tidak masalah juga.

    Peninjauan suatu project untuk di stop sementara, kemudian direview mungkin saja dikarenkan banyak project lainnya sebelumnya yang sarat korupsi jadi bernilai tinggi tidak wajar. Tetapi jika memang setelah review dan berbagai kalkulasi menghasilkan nilai yang sama atau bahkan lebih tinggi karena waktu eksekusi dan perjanjian yang berbeda, selama memang study kelayakannya menghasilkan nilai wajar ya tidak masalah menurut saya.

    Regards

    Hadi

  18. edy amiruddin September 28th, 2014 05:20 am Balas

    Analisa yang jujur gak memihak

  19. Amry Syaawalz September 28th, 2014 06:41 am Balas

    Saya hanya memandang dari sisi pembiayaan pilkada langsung, dimana anggaran yang begitu besar melebihi ratusan milyard diambil dari APBD. Bayangkan saja dengan anggaran sebesar itu habis terbuang untuk memilih bupati/walikota yang belum tentu hasilnya memperoleh bupati/walikota yang kompeten karena siapa ada duit walau tidak kompeten bisa jadi bupati/walikota. Kalau melalui DPRD yang jelas anggaran yang diperlukan sudah pasti berkurang dan anggaran itu bisa digunakan membangun sekolah, puskemas atau yang lainnya.

  20. Siti Aisjah SE MS, Dr September 28th, 2014 06:42 am Balas

    Pak Kwik… saya bangga membaca tulisan yang ‘clear’ …. Satu kata ‘Hebat’

  21. Armand Tanorie September 28th, 2014 06:47 am Balas

    Pak Kwik, apakah menggunakan data hasil pilpres sbg representasi pro-kontra Pilkada tidak serampangan. Saat pilpres semua setuju langsung. Kalau Pak Kwik ttp menganggapnya valid, justru hasil sidang paripurna tsb berarti tdk mewakili.
    Lalu mengangkat masalah kesenjangan daerah, justru dgn Pilkada langsung ada kesempatan calon2 bagus bisa maju. Bagaimana Pak Kwik menganggap DPRD lbh pintar memilih?
    Lalu menggunakan kata “mudarat”, yang dirasakan SBY, apa ini bukan menggiring opini? Padahal ini bukan absolut, tapi apa yg dirasakan SBY.
    Mana yg lbh korup Pak, saat Orba atau Reformasi? Menggunakan data KPK itu lucu, krn jaman Orba tdk ada

  22. Gunarto Soetedjo September 28th, 2014 07:02 am Balas

    Setuju pak, selama dpr benar benar menyuarakan rakyat kenapa harus ada pemilihan langsung oleh rakyat lagi , jadi buat sistem yg memastikan yg terpilih menjadi anggota dpr/dprd benar benar orang yg akan menempatkan dirinya sebagai kepanjangan kehendak/suara rakyat, bukan kepentingannya sendiri/partai

  23. baharmaksum@gmail.com September 28th, 2014 07:20 am Balas

    Ketika RUU itu diusulkan oleh pemerintah, para anggota dewan dan fraksinya berusaha menolaknya. Tetapi, setelah Pilpres 9 Juli 2014, dimana Koalisi Merah Putih pendukung Capres/Cawapres Prahara (Prabowo/Hatta Radjasa) kalah pada Capres/Cawapres Jokowi/JK, mereka pun berusaha menjegalnya. Mulai melalui sidang di MK, gagal. PTUN menolaknya mentah mentah tanpa melalui sidang, lantas melaporkan penyelenggara Pilpres ke Pengadilan Negeri. Gagak semuanya.
    Rupanya ada RUU Pilkada yang ngendon di DPR. Inilah yang kemudian mereka jadikan senjata untuk mengalahkan pendukung Jokowo yang hanya sekitar 30 an%. Mereka merasa di atas angin untuk mengalahkan pendukung Jokowi/JK.
    Fraksi Demokrat bermanover dengan menyatakan mendukung Pilkada langsung dengan 10 syarat perbaikan. Ide ini didukung oleh PDIP dan PKB. Tetapi menjelang voting, mereka menyatakan WO. Akhirnya, keputusan atas RUU Pilkada dimenangkan oleh KMP dan hak rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya terampas sudah.
    Ketua Umum Partai Demokrat, susilo bambang yudhoyono juga bersandiwara dengan pura-pura sedih. Padahal hal itu terjadi karena ulah para kadernya di DPR RI. Memuakkan……

  24. arifah September 28th, 2014 07:42 am Balas

    Terima kasih Pak pencerahannya….di saat komen2 yang simpang siur hanya berisi caci maki, argumen “pokoknya saya benar pihak lain salah” membaca tulisan Bapak jadi alternatif yg mencerahkan.

  25. aryan wirawan September 28th, 2014 08:05 am Balas

    Tulisan yang bagus. Membuka mata.

  26. suyatno September 28th, 2014 08:35 am Balas

    Tepat sekali analisa pak kwik…realita dibawah memang seperti itu………hidup..pak kwik……

  27. ady mourta September 28th, 2014 08:44 am Balas

    Ini baru nama pengamat ekonomi yg bijak dan nasionalis tinggi. Jujur dan low profile. Tks pak kwik, kami tindak menganggap bpk dr kaum minoritas. Kiprah bpk di pemerintahan sudah sangat teruiji.

  28. Rinarfi September 28th, 2014 08:58 am Balas

    Saya sejak dulu tidak suka dengan segala tulisan beliau yg cenderung subyektif dan tidak mencerminkan ketokohan beliau. Maaf ya kalau saya tidak sependapat. Terima kasih.

  29. Endih Herawandih September 28th, 2014 09:13 am Balas

    Pak Kwik yang saya hormati,
    Terima kasih telah memberi pencerahan yang jujur dan terhormat kepada Bangsa Indonesia. Semoga banyak orang yang membaca tulisan Bapak ini dan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh.

    Kebanyakan para politikus dan pejabat publik di Indonesia belum berfikir secara rasional dan teknis, terlebih lagi analisis manfaat dan dampak dari sebuah kebijakan dan program. Saya sependapat dengan Bapak, bahwa membangun sebuah negara itu harus secara jujur mengedepankan manfaat dan dampak positif bagi rakyat secara keseluruhan, bukan bagi sebagian orang.

    Semoga kedepan ada seorang pemimpin yang mampu secara teknis, memiliki kinerja yang dapat diandalkan, memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni dalam menyusun, membuat, melaksanakan, mengevaluasi dan mengembangkan lebih lanjut Undang-undang, Peraturan, Kebijakan dan Program secara rasional dan bermanfaat.

    Nampaknya harus ada sebuah gerakan nasional untuk mendukung hal tersebut. Gerakan nasional itu mengedepankan moral berfikir rasional dan dengan niat yang ikhlas untuk mengutamakan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.

    Terima kasih
    Endih Herawandih

  30. Ardiman Ma'as September 28th, 2014 10:09 am Balas

    Padat dan bening.

  31. Bunchai Sengsuria September 28th, 2014 10:35 am Balas

    Pendapat & Analisis dan Pencerahan dari Pak KKG sgt komprehensive…..95% benar (sesuai kenyataan yg berlangsung di lapangan). Top Markotop….Trmkasih

  32. Yap Siauw Soen Gie September 28th, 2014 10:53 am Balas

    Pilpres langsung sedang dalam masa transisi mengapa bukan kelemahannya yang diperbaiki melainkan dihancurkan.

    Kalau Bapak bertanya rakyat yang mana silahkan adakan jajak pendapat yang sudah seharusnya mendahului adanya pengajuan RUU ini.

    Sesuatu yang saat ini berada di tangan Rakyat kemudian diminta sudah seharusnya meminta ijin kepada pemiliknya yang sah. Bukan malah meminta ijin kepada para cecunguk yang bahkan jadi kacung rakyatpun tak pantas.

    Pertanyaan paling mendasar adalah pantaskah anggota DPR/DPRD menyandang predikat “Hikmat Kebijaksanaan”?
    Jawabnya pasti TIDAK karena de facto banyak dari mereka yang memperoleh jabatannya melalui Money Politics.

    Kedua terdapat kata “Dalam Permusyawaratan/Perwakilan” yang lebih mengacu pada MPR daripada DPR/DPRD.

    Ketiga MEREKA telah mengambil sesuatu hak penting masyarakat yang sedang berada di tangan rakyat tanpa seijin pemiliknya secara langsung melainkan meminta ijin kepada yang katanya wakilnya yang notabene TAK BISA DIPERCAYA.

    Keempat untuk meminta Hak yang sedang berada ditangan Rakyat diperlukan Referendum.

    Kesimpulannya tindakan yang telah mereka lakukan dengan mengesahkan RUU Pilkada barusan adalah INKONSTITUTIONAL.

    Tindakan pengesahan tersebut adalah Kudeta terhadap Kedaulatan Rakyat yang dilakukan oleh Pengusung RUU Pilkada, Para Anggota DPR Fraksi KMP yang men sah kan RUU Pilkada, Para Petinggi Partai KMP, dan para Aktor dibalik layarnya.

  33. Yap Siauw Soen Gie September 28th, 2014 10:54 am Balas

    Ralat bukan Pilpres yang saya maksud melainkan Pilkada

  34. heri.triyanto September 28th, 2014 12:00 pm Balas

    Salah satu analisa yang sangat perlu dibaca dan dipertimbangkan dengan pikiran yang jernih, open mind.

  35. Juanda September 28th, 2014 12:06 pm Balas

    Penyampaian yg sangat mencerahkan hati dan fikiran.

  36. riza September 28th, 2014 12:30 pm