'

Kategori

Follow Us!

APAKAH KABINET KERJA MELAKUKAN TIGA PELANGGARAN DALAM MENAIKKAN HARGA BENSIN PREMIUM ?


Oleh Kwik Kian Gie

 

Ketika Pemerintahan SBY menaikkan bensin premium dari Rp. 4.500 menjadi Rp. 6.500 per liter, kenaikan didasarkan atas asumsi atau data bahwa harga minyak mentah di pasar internasional yang ditetapkan oleh NYMEX sebesar USD 105 per barrel.

DPR juga menetapkan bahwa apabila harga minyak meningkat dengan 15% atau lebih, atau menjadi USD 120,75 per barrel atau lebih, Pemerintah boleh menaikkan harga bensin premium lagi tanpa persetujuan DPR. Kesepakatan ini dikenal dengan sebutan “Pasal 7 ayat 6A”.

Apakah kesepakatan tersebut masih berlaku ? Kalau masih berlaku berarti Pemerintah melakukan pelanggaran, karena harga minyak mentah di pasar internasional tidak naik menjadi USD 120,75 atau lebih, tetapi bahkan menurun cukup drastis.

Baca Selengkapnya …

WHAT NEXT SETELAH PEMERINTAH MENAIKKAN HARGA BENSIN PREMIUM DAN SOLAR ?


Oleh Kwik Kian Gie

 

Kenaikan harga dan liberalisme

Kenaikan harga bensin premium dan solar telah menjadi kenyataan, yaitu dengan Rp. 2.000 per liter. Apa yang selanjutnya harus dilakukan ? Namun sebelum itu marilah kita bahas tentang landasan yang dipakai untuk menaikkan dengan Rp. 2.000 per liter.

Baca Selengkapnya …

PILKADA OLEH DPRD MERAMPOK HAK RAKYAT


Percakapan antara Djadjang dan Mamad
Oleh Kwik Kian Gie

Sejak era reformasi perkembangan kehidupan tata negara kita mengalami perubahan-perubahan yang cepat dan drastis. Dua sahabat Djadjang (Dj) dan Mamad (M) yang sering mempunyai pendapat yang berbeda berdiskusi tentang hal ini sebagai berikut.

M : Djang, sejak kita meninggalkan UUD 1945 yang asli, perkembangan ke arah demokrasi yang sejati mengalami percepatan luar biasa. Walaupun UUD hasil amandenem yang dinamakan UUD 2002 tetap mengatakan bahwa pemilihan pemimpin negara pada semua jenjang dilakukan secara demokratis, tidak dikatakan “secara langsung”, nyatanya gubernur, walikota dan bupati dipilih secara langsung. Tidak ada demokrasi yang sehebat seperti ini.
Ini adalah demokrasi yang tulen, yang sejati, yang vox populi vox dei. Eh…. baru dipraktekkan sekitar 9 tahun dikembalikan lagi pada Pilkada melalui DPRD. Yang mengembalikan ini kan merampok hak rakyat ?

Baca Selengkapnya …

KONTROVERSI TENTANG PILKADA


Oleh Kwik Kian Gie

Sejak Indonesia berdiri sampai tahun 2007 tidak ada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) secara langsung oleh rakyat. Dalam era Reformasi terbit UU Nomor 22 Tahun 2007 yang menentukan bahwa Kepala Daerah pada semua jenjang, yaitu Gubernur, Walikota dan Bupati dipilih secara langsung oleh rakyat.

Baca Selengkapnya …

MENCARI HARGA BBM YANG PANTAS UNTUK RAKYAT INDONESIA


Seminar sehari tanggal 24 September 2014
di Kwik Kian Gie School of Business

Key Note Speech oleh Kwik Kian Gie

Untuk dapat menentukan berapa harga BBM yang pantas untuk rakyat Indonesia kita perlu sepaham dahulu bahwa yang diartikan dengan BBM yang akan kita bicarakan adalah bensin premium, karena hanya bensin premium saja yang dijadikan obyek perdebatan. Selanjutnya kita perlu sepaham juga tentang apa yang diartikan dengan “harga pokok”, dan apakah harga pokok sama dengan pengeluaran uang tunai ? Kalau yang diartikan dengan harga pokok bensin premium adalah uang tunai yang harus dikeluarkan untuk mengadakan bensin premium, apakah benar pemerintah memberikan subsidi yang juga dalam bentuk uang tunai yang harus dikeluarkan sehingga APBN jebol ?

Baca Selengkapnya …

BENSIN PREMIUM MASIH MENDATANGKAN KELEBIHAN UANG TUNAI


Oleh Kwik Kian Gie

 

Jenis energi banyak, yaitu BBM, BBN, LPG 3 kg., LGV, Batu Bara dsb.

Yang sangat heboh sedang diperdebatkan adalah apakah harga bensin premium dinaikkan atau tidak ? Tulisan ini hanya memaparkan perhitungan bahwa dengan data dan asumsi yang terdapat dalam Nota Keuangan tahun 2015 tenyata Bensin Premium masih mendatangkan kelebihan uang tunai sebesar Rp. 107 trilyun.

Baca Selengkapnya …

KETAHANAN NASIONAL DAN PERANG MODERN


Oleh Kwik Kian Gie

 

Sepanjang perjalanan sejarah, penjajahan atau kolonialisme mengambil berbagai bentuk. Dalam hal Indonesia, penjajahan berlangsung dengan senjata, walaupun oleh Perseroan Terbatas yang bernama Vereenigde Oost Indische Compagnie atau VOC. VOC mempunyai tentara sendiri guna menyedot kekayaan Nederlands Indie.

Ketika VOC bangkrut karena korupsi, pemerintah Belanda meneruskan penjajahannya dengan kekuatan bedil dan meriam sambil terus mengeduk kekayaan dan memperbudak bangsa kita.

Pemerintahan Bung Karno hanya mengalami 25 tahun untuk membentuk bangsa Indonesia yang berwadah NKRI dalam kemerdekaan dan kedaulatan. Baca Selengkapnya …

Platform Presiden 2014 (5) INFRA STRUKTUR


Oleh Kwik Kian Gie
 

Permasalahan

Pembangunan dalam bidang infra struktur selalu dikenali dan dipahami sebagai sangat esensial dalam pembangunan ekonomi sebuah bangsa. Tidak pernah ada pemerintah, pengamat dan media massa yang tidak menekankan pentingnya infra struktur.

Baca Selengkapnya …

Platform Presiden 2014 (4) PERTANIAN, TRANSMIGRASI DAN KETAHANAN PANGAN


Masalah Pertanian, Transmigrasi dan Ketahanan Pangan tidak dapat dipisahkan yang satu dengan lainnya. Ketiga hal ini saling berkaitan. Karena itu kami satukan dalam satu bab.

Berbicara tentang pertanian, kendala utama adalah pemilikan lahan oleh petani kita. Petani yang memiliki tanah sendiri tidak banyak. Dan yang dimiliki oleh para petani juga rata-rata hanya sekitar 0,3 hektar saja, yang jelas tidak optimal, bahkan tidak mencukupi hasilnya guna memperoleh tingkat hidup yang sebagaimana mestinya.

Baca Selengkapnya …

PLATFORM PRESIDEN 2014 (3) SISTEM EKONOMI


SISTEM EKONOMI

Sistem ekonomi adalah sistem yang ditetapkan dalam pasal 33 UUD 1945 yang asli. Penjabarannya sebagai berikut.

Kita mengenal berbagai bentuk badan hukum untuk mewadahi kegiatan usaha berproduksi dan berdistribusi dengan motif mencari laba. Bentuk-bentuk badan hukum tersebut adalah Perusahaan Perorangan, Koperasi, Firma, Firma Komanditer, Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas Terbuka, Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum.

Pemilihan bentuk badan hukum untuk kegiatan usaha bebas sesuai dengan kebutuhan dan selera, baik yang oleh swasta bermotifkan laba maupun yang milik pemerintah dengan maksud pelayanan publik. Baca Selengkapnya …