'

Kategori

Follow Us!

PILKADA OLEH DPRD MERAMPOK HAK RAKYAT


Percakapan antara Djadjang dan Mamad

Oleh Kwik Kian Gie

Sejak era reformasi perkembangan kehidupan tata negara kita mengalami perubahan-perubahan yang cepat dan drastis. Dua sahabat Djadjang (Dj) dan Mamad (M) yang sering mempunyai pendapat yang berbeda berdiskusi tentang hal ini sebagai berikut.

M : Djang, sejak kita meninggalkan UUD 1945 yang asli, perkembangan ke arah demokrasi yang sejati mengalami percepatan luar biasa. Walaupun UUD hasil amandenem yang dinamakan UUD 2002 tetap mengatakan bahwa pemilihan pemimpin negara pada semua jenjang dilakukan secara demokratis, tidak dikatakan “secara langsung”, nyatanya gubernur, walikota dan bupati dipilih secara langsung. Tidak ada demokrasi yang sehebat seperti ini.
Ini adalah demokrasi yang tulen, yang sejati, yang vox populi vox dei. Eh…. baru dipraktekkan sekitar 9 tahun dikembalikan lagi pada Pilkada melalui DPRD. Yang mengembalikan ini kan merampok hak rakyat ?

Dj : Kalau pemilihan gubernur, walikota dan bupati melalui DPRD dikatakan merampok hak rakyat, sejak Indonesia merdeka sampai tahun 2005 hak rakyat dari bangsa merdeka yang dinamakan RI dirampok oleh pemerintah dan DPR. Bukankah selama pemerintahan Bung Karno, Pak Harto, pak Habibie dan Gus Dur dari Presiden sampai Bupati dipilih oleh lembaga legislatif dari berbagai jenjang ? Tidak oleh rakyat secara langsung. Ibu Megawati sendiri menjadi Wakil Presiden oleh MPR dan selanjutnya menjadi Presiden juga oleh MPR.

M : Memang, tetapi seperti halnya dengan semua bidang dalam kehidupan manusia kan ada kemajuan. Jadi demokrasi kita juga harus lebih maju. Maka semua pimpinan eksekutif pada semua jenjang harus dipilih secara langsung oleh rakyat. Itu sudah tejadi selama sekitar 9 tahun. Mengapa sekarang diambil lagi ? Bukankah itu memang mayoritas di DPR merampok hak rakyat. Kalau tidak pernah diberlakukan pilkada secara langsung tidak apa-apa. Tetapi pernah dilakukan kok lantas diambil kembali.

Dj : Mungkin engkau lebih pandai menjelaskannya karena engkau orang sekolahan dengan gelar kesarjanaan tertinggi. Tetapi yang saya ketahui di lapangan berlainan. Pilkada langsung ternyata bukan kemajuan dalam memberikan hak-hak kepada rakyat dengan maksud supaya rakyat mensejahterakan dirinya sendiri, tetapi memajukan korupsi. Ini bukan pendapatku, tetapi Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang berkali-kali menjelaskan bahwa hasil pilkada langsung  antara lain yalah sekitar 330 kepala daerah masuk penjara. Mendagri juga pernah menjelaskan bahwa untuk bisa menjadi kepala daerah seseorang perlu mengeluarkan banyak, sampai puluhan milyar. Ini mempunyai banyak arti. Kalau kepala daerah mengeluarkan demikian banyaknya uang, dia harus mencari uang sejumlah itu plus jumlah yang sama selama 5 tahun dia menjabat. Jadi kalau dia mengeluarkan Rp. 20 milyar, selama dia menjabat dia harus mendapat penghasilan Rp. 40 milyar. Yang Rp. 20 milyar untuk mengembalikan modalnya, dan yang Rp. 20 milyar lainnya untuk pembiayaan supaya terpilih kembali.

Tapi yang saya dengar dari beberapa sahabat saya anggota DPR lebih gawat lagi. Kalau dalam pileg tahun 2009 dia mengeluarkan Rp. 300 juta untuk menjadi anggota DPR, di tahun 2014 ini dia harus mengeluarkan 10 kali lipat. Dia mengeluarkan Rp. 3 milyar. Jumlah ini adalah biaya yang rata-rata dikeluarkan oleh banyak anggota DPR.

M : Uang itu harus dibayarkan kepada siapa ?

Dj : Untuk rakyat yang memilihnya.

M : Kalau pilkada oleh DPRD kan rakyat memang lantas dirampok dari kemungkinan memperoleh uang untuk suaranya yang dijual ?

Dj : Memang, tapi kita bicara tentang perampokan hak pilih rakyat, bukan perampokan uang sogokan kepada rakyat supaya membeli suaranya.

M : Kalau kita tiadakan ekses bahwa rakyat menjual suaranya, hak rakyat untuk menentukan siapa yang dipilih untuk menjadi gubernur, walikota dan bupati kan memang hilang ?

Dj : Tidak hilang, tetapi haknya diwakilkan kepada para anggota DPR dan DPRD. Itu namanya Demokrasi Perwakilan.

M : Makanya, kadar demokrasinya kan lebih kecil dibandingkan dengan kalau rakyat memilih langsung ? Jadi memang benar dong bahwa kita mundur dalam berdemokrasi.

Dj : Kita memang mundur kalau rakyat mengenal atau mengetahui betul siapa, apa kemampuan dan apa rekam jejak dari yang dipilihnya. Rakyat kita kan tidak mengetahui siapa yang dipilih. Mereka berduyun-duyun datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) itu tidak untuk memilih, tetapi mencoblos gambar atau nama orang yang memberi uang kepadanya. Itu rakyat jelata. Kamu jujur sajalah Mad. Ketika kamu harus memilih anggota DPRD apa kamu mengetahui siapa yang kamu pilih, walaupun kamu tidak disogok ? Saya saja yang cukup banyak mengikuti perkembangan politik tidak mengenal para calon anggota DPRD. Maka yang saya pilih partainya.
Yang mengenal pilkada langsung itu hanya Amerika Serikat. Seluruh Eropa menerapkan Demokrasi Perwakilan. Rakyat memilih para anggota DPR. Selanjutnya para anggota DPR dan DPRD itulah yang memilih Perdana Menteri, para menteri, walikota dst. Apa kamu berani mengatakan bahwa semua negara di Eropa kalah kadar demokrasinya dibandingkan dengan Amerika ?

M : Kamu dasar bukan anak sekolahan si Djang. Di perguruan tinggi diajarkan teori Trias Politica yang digagas oleh filosof besar dalam bidang tata negara, yaitu Montesquieu. Tiga kekuasaan harus dipisahkan dengan tegas dan mutlak, yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.

Dj : Aku kebetulan sedang membaca bukunya Prof. AB Kusuma yang berjudul “Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945”. Trias Poltica-nya Montesquieu dikemukakan dan dibela oleh anggota BPUPKI Maramis, yang langsung saja dijawab oleh anggota terkemuka Ir. Soekarno yang mengatakan : “Trias Politica sudah kadaluwarsa, kolot, tidak mencukupi, tidak bisa menjamin keadilan sosial.” Prof. Supomo segera mengatakan :”bahwa yang menjalankan Trias Politica hanya Amerika Serikat. Dalam praktek , badan yang membikin undang-undang diserahi juga pekerjaan pemerintahan, kehakiman juga diserahi pekerjaan pemerintahan dan pemerintah juga diberikekuasaanmembuat undang-undang.”

M : Lho, masa Bung Karno bersama-sama dengan pendiri bangsa kita sudah membahas demikian mendalamnya, dan putrinya sekarang menghendaki pilkada langsung ?

Dj : Mengapa tidak ? Kalau Bung Karno bisa mengatakan bahwa Trias Politica-nya Montesquieu kadaluwarsa, kolot dan tidak bisa menjsejahterakan rakyat, mengapa Megawati dan seluruh PDI-P tidak bisa mengatakan bahwa Bung Karno, Prof. Supomo dan para anggota BPUPKI yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia itu tidak kolot, tidak kuno ? Kan sudah sekian lamanya. Lagi pula, kecuali PDI-P mempunyai filosof tata negara besar Jakob Tobing, kita juga didampingi oleh para pakar dari National Democratic Institue dari Amerika Serikat.

KONTROVERSI TENTANG PILKADA


Oleh Kwik Kian Gie

Sejak Indonesia berdiri sampai tahun 2007 tidak ada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) secara langsung oleh rakyat. Dalam era Reformasi terbit UU Nomor 22 Tahun 2007 yang menentukan bahwa Kepala Daerah pada semua jenjang, yaitu Gubernur, Walikota dan Bupati dipilih secara langsung oleh rakyat.

Baca Selengkapnya …

MENCARI HARGA BBM YANG PANTAS UNTUK RAKYAT INDONESIA


Seminar sehari tanggal 24 September 2014
di Kwik Kian Gie School of Business

Key Note Speech oleh Kwik Kian Gie

Untuk dapat menentukan berapa harga BBM yang pantas untuk rakyat Indonesia kita perlu sepaham dahulu bahwa yang diartikan dengan BBM yang akan kita bicarakan adalah bensin premium, karena hanya bensin premium saja yang dijadikan obyek perdebatan. Selanjutnya kita perlu sepaham juga tentang apa yang diartikan dengan “harga pokok”, dan apakah harga pokok sama dengan pengeluaran uang tunai ? Kalau yang diartikan dengan harga pokok bensin premium adalah uang tunai yang harus dikeluarkan untuk mengadakan bensin premium, apakah benar pemerintah memberikan subsidi yang juga dalam bentuk uang tunai yang harus dikeluarkan sehingga APBN jebol ?

Baca Selengkapnya …

BENSIN PREMIUM MASIH MENDATANGKAN KELEBIHAN UANG TUNAI


Oleh Kwik Kian Gie

 

Jenis energi banyak, yaitu BBM, BBN, LPG 3 kg., LGV, Batu Bara dsb.

Yang sangat heboh sedang diperdebatkan adalah apakah harga bensin premium dinaikkan atau tidak ? Tulisan ini hanya memaparkan perhitungan bahwa dengan data dan asumsi yang terdapat dalam Nota Keuangan tahun 2015 tenyata Bensin Premium masih mendatangkan kelebihan uang tunai sebesar Rp. 107 trilyun.

Baca Selengkapnya …

KETAHANAN NASIONAL DAN PERANG MODERN


Oleh Kwik Kian Gie

 

Sepanjang perjalanan sejarah, penjajahan atau kolonialisme mengambil berbagai bentuk. Dalam hal Indonesia, penjajahan berlangsung dengan senjata, walaupun oleh Perseroan Terbatas yang bernama Vereenigde Oost Indische Compagnie atau VOC. VOC mempunyai tentara sendiri guna menyedot kekayaan Nederlands Indie.

Ketika VOC bangkrut karena korupsi, pemerintah Belanda meneruskan penjajahannya dengan kekuatan bedil dan meriam sambil terus mengeduk kekayaan dan memperbudak bangsa kita.

Pemerintahan Bung Karno hanya mengalami 25 tahun untuk membentuk bangsa Indonesia yang berwadah NKRI dalam kemerdekaan dan kedaulatan. Baca Selengkapnya …

Platform Presiden 2014 (5) INFRA STRUKTUR


Oleh Kwik Kian Gie
 

Permasalahan

Pembangunan dalam bidang infra struktur selalu dikenali dan dipahami sebagai sangat esensial dalam pembangunan ekonomi sebuah bangsa. Tidak pernah ada pemerintah, pengamat dan media massa yang tidak menekankan pentingnya infra struktur.

Baca Selengkapnya …

Platform Presiden 2014 (4) PERTANIAN, TRANSMIGRASI DAN KETAHANAN PANGAN


Masalah Pertanian, Transmigrasi dan Ketahanan Pangan tidak dapat dipisahkan yang satu dengan lainnya. Ketiga hal ini saling berkaitan. Karena itu kami satukan dalam satu bab.

Berbicara tentang pertanian, kendala utama adalah pemilikan lahan oleh petani kita. Petani yang memiliki tanah sendiri tidak banyak. Dan yang dimiliki oleh para petani juga rata-rata hanya sekitar 0,3 hektar saja, yang jelas tidak optimal, bahkan tidak mencukupi hasilnya guna memperoleh tingkat hidup yang sebagaimana mestinya.

Baca Selengkapnya …

PLATFORM PRESIDEN 2014 (3) SISTEM EKONOMI


SISTEM EKONOMI

Sistem ekonomi adalah sistem yang ditetapkan dalam pasal 33 UUD 1945 yang asli. Penjabarannya sebagai berikut.

Kita mengenal berbagai bentuk badan hukum untuk mewadahi kegiatan usaha berproduksi dan berdistribusi dengan motif mencari laba. Bentuk-bentuk badan hukum tersebut adalah Perusahaan Perorangan, Koperasi, Firma, Firma Komanditer, Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas Terbuka, Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum.

Pemilihan bentuk badan hukum untuk kegiatan usaha bebas sesuai dengan kebutuhan dan selera, baik yang oleh swasta bermotifkan laba maupun yang milik pemerintah dengan maksud pelayanan publik. Baca Selengkapnya …

(3) APPENDIX TENTANG KRITIK JOSEPH SCHUMPETER ATAS TEORI KARL MARX


Mari kita telusuri pokok-pokok pikiran Marx. Saya memilih mengemukakan pikiran Marx seperti yang ditulis oleh Joseph Schumpeter dalam bukunya Capitalism, Socialism and Democracy yang terbit di tahun 1943. Schumpeter sekaligus mengemukakan kelemahan pikiran Marx.

  1. Marx maupun Ricardo berpendapat bahwa nilai dari suatu barang dalam kondisi pasar dengan perfect competitionatau persaingan sempurna dan dalamequilibriumatau keseimbangan, sama dengan jumlah tenaga kerja yang dimasukkan ke dalam barang yang bersangkutan, dengan syarat bahwa pekerjaannya efektif, tidak ada inefisiensi.Schumpeter mengatakan bahwa teori ini tidak relevan, karena jauh dari kenyataan yang berlangsung dalam praktek. Pertama, teorinya didasarkan pada pasar dengan perfect competition yang tidak selalu ada dalam praktek. Kedua, asumsi dasar lainnya yalah bahwa tenaga kerja hanya satu-satunya faktor produksi, dan semua tenaga kerja dengan kwalitas yang sama atau sepenuhnya homogeen. Baca Selengkapnya …

PLATFORM PRESIDEN 2014 (2) PEMBERANTASAN KORUPSI


Oleh Kwik Kian Gie

 

PENGANTAR

Pembenahan infra struktur dan supra struktur politik, walaupun sangat mendasar, relatif mudah. Presiden terpilih untuk periode 2014–2019 cukup mengembalikan atau memberlakukan kembali UUD 1945. Hal ini telah dibahas dalam tulisan sebelumnya.

Masalah terpenting kedua ialah pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Bahasan selanjutnya akan menunjukkan betapa korupsi yang berlangsung sekian lamanya, sekarang sudah berakar mendalam dan menyebar sangat luas. KKN yang berlangsung sedemikian lamanya telah merusak moral dan mental. Dalam bidang materi, kerugian yang telah diderita oleh bangsa kita sangat besar jumlahnya.

Maka Presiden terpilih dalam bulan Oktober 2014 harus mempunyai konsep yang jelas tentang bagaimana memberantas KKN yang bukan hanya normatif. Artinya bukan hanya merumuskan what to achieve dalam bidang ini, tetapi juga how to achieve secara operasional dan konkret. Baca Selengkapnya …