'

Kategori

Follow Us!

Kesaksian Ahli dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (6a) dan Pasal 15 dari Undang-Undang nomor 4 tahun 2012

Diajukan oleh:

  1. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
  2. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
  3. Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia
  4. Federasi Serikat Buruh Indonesia
  5. Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit

Tanggal 26 Juli 2012

Oleh Kwik Kian Gie

 

Majelis Hakim Yang Mulia,

Saya diminta memberikan kesaksian ahli dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi hari ini, dengan gugatan bahwa beberapa pasal dari Undang-Undang nomor 4 tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 22 tahun 2011 tentang APBN tahun 2012 bertentangan dengan Konstitusi RI.

Saya berpendapat bahwa Undang-Undang nomor 4 tahun 2012 memang sangat bertentangan dengan Konstitusi kita.

Mengapa ? Pasal 7 (ayat 1) UU no 4 tahun 2012 antara lain mencantumkan bahwa subsidi BBM menjadi sebesar Rp. 137,4 trilyun.

Menurut pemerintah dan DPR yang bersepakat mensahkan UU no 4 tahun 2012, subsidi ini akan membengkak bilamana harga ICP di pasar internasional mencapai plus 15% dari harga USD 105 per barrel, atau mencapai harga sebesar USD 120,75 per barrel. Karena itu, DPR mengizinkan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi atau bensin premium tanpa persetujuan DPR, bilamana harga ICP di pasar internasional mencapai USD 120,75.

Pemerintah dan DPR sama sekali tidak pernah menyebutkan adanya pemasukan uang tunai dari PPh migas sebesar Rp. 67,92 trilyun dan pemasukan uang tunai dari penjualan migas sebesar Rp. 198,48 trilyun.  Kalau dua angka ini digabung, besarnya menjadi Rp. 308,10 trilyun. Dan kalau angka ini dikurangi dengan angka subsidi sebesar Rp. 137,4 trilyun, masih ada kelebihan uang tunai sebesar Rp. 128,83 trilyun

Buat saya dan sangat banyak orang, UU no 4 tahun 2012 jelas bertentangan dengan Konstitusi kita, karena UU tersebut menyatakan hal-hal yang sama sekali tidak benar.

Ketidak benaran dari apa yang tercantum dalam UU no 4 tahun 2012 tercantum dalam Penjelasan tentang UU yang sama, yang tidak dapat dipisahkan dari UU-nya sendiri.

Di mana adanya pos pemasukan PPh sebesar Rp. 67,92 trilyun dan pos Pemasukan dari penjualan migas sebesar Rp. 198,48 trilyun ?

Pos pemasukan PPh-nya tercantum pada halaman 4 dengan nomor pos 41111.

Pos Pemasukan uang dari penjualan migas tercantum dalam halaman 7 dengan nomor pos 4211 dan 4212.

 

Majelis Hakim Yang Mulia,

Izinkanlah saya sekarang menjelaskan jalan pikiran dan argumentasi saya sebagai berikut.

Inti dari Pasal 7 ayat (1) mengatakan bahwa “Subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 kg dalam Tahun Anggaran 2012 diperkirakan sebesar Rp. 137,4 trilyun, dengan volume jenis BBM tertentu sebanyak 40 juta kiloliter”.

Inti dari Pasal 7 ayat (6a) mengatakan bahwa Pemerintah boleh menaikkan harga BBM “bersubsidi” bilamana harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan lebih dari 15% dari harga yang diasumsikan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, yaitu USD 105 per barrel.

Jelas bahwa dua pasal tersebut saling berkaitan, yang dapat digabungkan menjadi rumusan sebagai berikut:

Dengan harga bensin premium yang berlaku sebesar Rp. 4.500 per liter dan harga LPG tabung 3 kg. yang berlaku pada saat ini, atas dasar harga ICP USD 105 per barrel dalam pasar internasional yang ditentukan oleh NYMEX, Pemerintah mengeluarkan uang tunai dalam bentuk subsidi sebesar Rp. Rp. 123,6 trilyun seperti yang tercantum dalam Nota Keuangan tahun 2012.

Namun karena adanya perubahan dalam asumsi APBN, maka diterbitkan Undang-Undang nomor 4 tahun 2012, yang menjadikan besarnya apa yang dinamakan “subsidi” BBM menjadi Rp. 137,4 trilyun.

Bahwa ada subsidi dalam bentuk pengeluaran uang tunai sebesar Rp. 137,4 trilyun sama sekali tidak benar. Sebaliknya, yang ada adalah kelebihan uang tunai. Yang mengatakan ini Undang-Undang nomor 4 tahun 2012 sendiri. Mari kita simak.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2012 terdapat rincian angka-angka yang letaknya pada halaman-halaman yang tidak berurutan. Kalau semua angka yang relevan dirangkum ke dalam sebuah tabel, hasilnya sebagai berikut.

Dalam Tabel di atas saya tidak memasukkan pos “Dana bagi Hasil (DBH), karena DBH bukan pengeluaran untuk Kas Negara RI. Dana Bagi Hasil adalah pemasukan ke dalam Kas Negara RI yang diteruskan kepada Pemerintah Daerah.

 

Majelis Hakim Yang Mulia,

Kita lihat bahwa :

Halaman 4 Penjelasan UU no. 4 tahun 2012 mencantumkan adanya pemasukan uang dari PPh Migas sebesar Rp. 67,92 trilyun.

Halaman 7 Penjelasan UU no. 4 tahun 2012 mencantumkan adanya pemasukan uang dari penjualan Migas sebesar Rp. 198,48 trilun

Pasal 7 UU no. 4 tahun 2012 mencantumkan adanya pengeluaran subsidi yang diperkirakan sebesar Rp. 137,40 trilyun.

Kalau tiga angka ini ditambah-kurangkan, hasilnya adalah kelebihan uang tunai sebesar Rp. 128,83 trilyun, seperti terlihat dalam Tabel I.

Entah disengaja atau tidak, dalam semua pernyataan dan keterangan resmi, pemerintah dan DPR selalu hanya menyebut adanya angka “subsidi” sebesar Rp. 137,40 trilyun, tetapi tidak pernah menyebut adanya angka pemasukan sebesar Rp. 67,92 trilyun dari PPh migas, dan angka pemasukan sebesar Rp. 198,48 trilyun sebagai hasil penjualan migas.

Seluruh rakyat Indonesia diberikan gambaran adanya kekurangan uang sebesar Rp. 137,40 trilyun tanpa menyebut adanya pemasukan yang Rp. 67,92 trilyun dan Rp. 198,48 trilyun.

Lantas dikatakan oleh pasal 7 ayat (6a) bahwa bilamana harga ICP di pasar internasional yang ditetapkan oleh NYMEX menjadi USD 105 + 15 % = USD 120,75 per barrel, pemerintah boleh menaikkan harga bensin premium tanpa persetujuan dari DPR.

Seperti kita lihat dari Tabel I, dengan asumsi baru pemerintah masih kelebihan uang tunai sebesar Rp. 128,83 trilyun. Dalam menghitung kelebihan uang tunai tersebut, kita sudah memperhitungkan adanya uang tunai yang harus dikeluarkan untuk apa yang dinamakan “subsidi” sebesar Rp. 137,40 trilyun.

Mengapa pemerintah dan DPR merasa perlu menaikkan harga bensin premium bilamana harga ICP di pasar internasional yang ditetapkan oleh NYMEX mencapai USD 120,75 per barrel ?

Sebabnya tiada lain karena alur pikirnya didasarkan atas perhitungan harga pokok dengan metode replacement value. Dalam metode ini, “kerugian” tidak dalam bentuk kehilangan uang tunai, tetapi hanya dalam bentuk “kesempatan” yang hilang. Kerugiannya tidak dalam bentuk real cash money loss, tetapi hanya dalam bentuk opprtunity loss.

Semua pencatatan dan pembukuan dalam APBN RI atas dasar uang tunai yang masuk dan yang keluar. Maka menghasilkan angka surplus atau kelebihan uang tunai.

Namun semua pernyataan, penjelasan, diskusi didasarkan atas perhitungan harga pokok dengan metode replacement value method, yang adalah harga yang terbentuk dalam persaingan di dunia, yang ditetapkan oleh NYMEX.

Lebih parah lagi, landasan pikir, metode menghitung harga pokok yang sama sekali bertentangan dengan landasan pikir, pola, postur dan struktur APBN dan keuangan negara kita disusupkan ke dalam Pasal 7 (ayat 6a) dari UU no 4 tahun 2012.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa UU no. 4 tahun 2012 pasal 7 ayat (6a) bertentangan dengan angka-angka yang tercantum dalam Penjelasan UU no. 4 tahun 2012 halaman 4 dan pasal 7 ayat (6a) UU no. 4 tahun 2012.

UU no 4 tahun 2012 pasal 7 ayat (6a) mendasarkan diri pada harga yang terbentuk di pasar internasional, yang dikoordinasikan dan ditetapkan oleh NYMEX. Ketentuan dan pikiran seperti ini telah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi RI oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya nomor 002/PUU-I/2003.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Untuk lengkapnya, marilah sekarang kita lakukan kalkulasi dengan asumsi yang lebih konservatif, atau lebih tidak mengenakkan diri kita sendiri, yaitu:

Perhitungan Surplus sebagai berikut.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Kalau kita menggunakan semua angka tentang data dan asumsi yang diberikan oleh pemerintah, dan angka-angka tersebut kita rangkaikan sendiri dalam perhitungan tambah kurang secara logis, hasilnya bahkan kelebihan uang tunai sebesar Rp. 178,47 trilyun.

Angka ini lebih besar dibandingkan dengan yang tercantum dalam Penjelasan UU no 4 tahun 2012, yang menghasilkan kelebihan uang tunai sebesar Rp. 128,83 trilyun.

Bagaimanapun juga, terdapat kelebihan uang tunai, bukan defisit yang mengakibatkan APBN jebol.

Jika anda menyukai artikel ini, silahkan memberikan komentar atau berlangganan RSS feed untuk menyebarkan ke pembaca feed anda.

5 responses to "Kesaksian Ahli dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (6a) dan Pasal 15 dari Undang-Undang nomor 4 tahun 2012"

  1. Iriawan Asali Agustus 22nd, 2012 20:36 pm Balas

    Pak Kwik, mungkin masyarakat mau ngerti kalau bbm naik dengan tujuan agar masyarakat hemat dan uang yang diterima lebih oleh pemerintah dipakai untuk subsidi pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan atau infrastruktur dan tidak dikorupsi ya.
    Cuma kenapa ya pemerintah terus melanjutkan kebohongan ini. Dari orde baru sampai sekarang kok ya sama pak Kwik?
    Pak Kwik, 17 Agustus tahun ini, sangat sedikit lho yang mengibarkan bendera merah putih di rumah rumah.
    Saya tanya tanya tetangga yang tidak pasang…ternyata mereka bilang malas lha..soalnya kok nggak bangga jadi orang Indonesia…di luar negeri dipanggil Indon…alias warga kelas 2..di cap tukang korupsi…padahal yang korupsi siapa…nggak ada khan pak Kwik…paling yng kelas teri…yang besar besar cuma isapan jempol khan…nggk ada…seperti bapak pernah tulis di suatu surat kabar bahwa korupsi di sini kayak (maaf) kentut…ada baunya..tapi nggak kelihatan.
    Semoga mereka yang menjabat dan mendapat fasilitas sangat baik dari negara namun masih korupsi, cepat cepat dipanggil Yang Maha Kuasa saja.

  2. sigit prabowo Desember 7th, 2012 12:52 pm Balas

    Pak Kwik, saya adalah penggemar bacaan anda dalam website pribadi bapak.. ada satu hal esensial mengapa saya sangat tertarik membaca tulisan anda. Yaitu cara penulisan bapak yang mudah dikunyah oleh manusia awam ekonomi seperti saya ini. Tetaplah menulis pak, untuk kepentingan bangsa sesuai dengan tujuan UUD ’45

  3. wilis guritna Juni 2nd, 2013 19:03 pm Balas

    pak Kwik setelah bapak menjadi saksi ahli di MK, bagai mana kah kelanjutannya untuk saat ini, jika pemerintah dalam APBNP kembali ingin mengajukan kenaikan harga bbm?
    apakah perhitungan itu masih tetap dapat di gunakan? atau ada perubahan dalam perhitungannya?

  4. Abdul Hakim Juni 19th, 2013 00:28 am Balas

    Benar dab baik sekali kesaksian pa Kwik.

    Sepertinya pemerintah melakukan pembodohan terhadap masyarakat
    yg pada umumnya tidak memahami undang2 tersebut.

    Alangkah baiknya para pendemo maupun penentang kebijakan pemerintah
    menaikan harga BBM, meng sosialisasikan mengenai undang2 tersebut.

    Masyarakat umumnya dicelikan menjadi tahu mengenai undang2 tersebut
    agar tidak dibodohi pemerintah maupun anggota2 DPR yg tidak mewakili
    suara rakyat malah ikut membodohi rakyat.

    Masih beruntung kita memiliki pa Kwik yg mau memaparkan begitu jelas.

  5. joseph fauzi Juni 27th, 2013 09:54 am Balas

    dimana otak nya pembesar2 dan menteri2 kita.. Seperti kita dibohong selama ini oleh rezim Soeharto , 30 tahun lebih , bnyk ditutupi , tdk berani komentar, misal hal nya.. Supersemar ? peristiwa sejarah yg lain ..

Leave a Reply to sigit prabowo