Nasionalisme Kontemporer Di Amerika Serikat (Artikel3)

Liputan utama majalah The Economist tanggal 8 Desember 2007 dengan judul “The End of Cheap Food” memberitakan bahwa Pemerintah AS memberi subsidi luar biasa besarnya kepada petani jagung yang dijadikan bahan bakar. Tidak peduli bahwa yield energi dari jagung rendah, dan tidak peduli bahwa karena itu jagung sebagai bahan pangan kekurangan di dunia. Satu kali mengisi tangki mobil jenis SUV penuh sama dengan memenuhi kebutuhan jagung satu orang selama satu tahun. 30 juta ton jagung yang sudah dijadikan ethanol sama dengan penurunan stok jagung dunia dengan separuh.

Menurut The Economist Food Price Index, sejak tahun 2005 harga riil makanan meningkat dengan 75%. Naiknya harga ini akan memicu investasi, tetapi dalam kondisi yang diistilahkan “agflation”, harga makanan masih akan tetap mahal.

Kenaikan harga makanan yang tajam ini karena kebijakan subsidi oleh pemerintah AS yang membabi buta (reckless) untuk produksi ethanol berdasarkan jagung.

Ternyata pemerintah AS memberikan subsidi yang menurut majalah Economist reckless. Bagaimana sikap para sarjana ekonomi kelompok Berkeley Mafia yang begitu anti subsidi untuk para petani dan nelayannya?

Walaupun harga makanan ditentukan oleh permintaan dan penawaran, keseimbangan antara yang baik dan yang jahat tetap banyak tergantung pada kebijakan pemerintah. Kalau para politisi tidak melakukan apa-apa, atau melakukan hal-hal yang salah, dunia akan mengalami kesengsaraan yang lebih hebat, terutama mereka yang tinggal di perdesaan.

Ini yang ditulis oleh majalah The Economist.

Menurut Berkeley Mafia : The best government is the least government. Mereka juga sering guyonan dengan maksud serius yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi paling cepat di malam hari, ketika pemerintah sedang tidur.

Menurut majalah The Economist, peran politik para politisi sangat penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Para ekonom Berkeley Mafia beranggapan dan bangga bahwa mereka selalu berhasil mensterilkan kebijakan-kebijakannya dari ideologi politik. Mereka tidak mau disebut “politisi” walaupun dalam arti “negarawan penyelenggara negara”. Mereka bangga disebut “tukang” atau “teknokrat”. Dan yang sangat aneh, Bapak SBY-JK bangga mempunyai menteri-menteri ekonomi yang sama sekali tidak mempunyai afiliasi politik, karena sikapnya yang anti politik dalam kebijakan ekonomi itu dipuji oleh IMF, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. Padahal SBY-JK berasal dari dan menjadi pimpinan nasional karena kekuatan politik.

The Economist menulis bahwa hanya intervensi pemerintah yang dapat meniadakan ancaman dalam bidang keamanan pasokan makanan, kemiskinan di perdesaan, dan pengelolaan lingkungan.

Ini berlawanan dengan pikiran menteri-menteri ekonomi yang mempunyai paham bahwa segala sesuatu harus ditentukan oleh mekanisme pasar. Buat mereka praktis tidak ada barang dan jasa publik di Indonesia. Semuanya harus merupakan barang dagangan yang pengadaannya tergantung dari para pengusaha yang mau atau tidak maunya berinvestasi didasarkan atas pertimbangan untung rugi. Tengok kebijakannya dalam pembangunan jalan raya bebas hambatan, telekomunikasi, infrastruktur, air minum, litsrik, pelabuhan dan masih banyak lagi.

Bagian terbesar dari subsidi dan rintangan perdagangan oleh pemerintah AS telah merupakan biaya yang raksasa skalanya. Trilyunan dollar yang dipakai untuk mendukung para petani di negara-negara kaya menjurus pada pajak yang meningkat, kualitas makanan yang jelek, monokultur dalam pertanian yang intensif, kelebihan produksi dengan harga dunia yang menghancurkan kehidupan para petani miskin di emerging markets.

Ternyata mereka memberikan subsidi gila-gilaan? Menteri-menteri kita merasa bahwa bensin milik rakyat tidak boleh dijual kepada rakyat dengan harga yang lebih rendah dari yang ditentukan oleh New York Mercantile Exchange. Perbedaannya disebut subsidi yang diharamkan. Di negara-negara kaya subsidi diberikan secara reckless.

Tiga perempat dari orang miskin di dunia hidup di perdesaan. Harga makanan internasional yang ditekan serendah mungkin dengan subsidi bertrilyun dollar selama berpuluh-puluh tahun mempunyai dampak yang sangat merusak. Bagian dari pengeluaran publik di negara-negara berkembang yang dialokasikan pada sektor pertanian turun 50% sejak tahun 1980. Sudah lama investasi dalam irigasi hampir tidak ada. Negara-negara miskin yang biasanya mengekspor makanan sekarang harus mengimpornya.

Inilah gambaran yang diberikan oleh The Economist.

Jadi buat negara-negara kaya yang kuat, liberalisasi harus dipaksakan kepada negara-negara target yang harus membuka pintunya lebar-lebar tanpa hambatan. Di negaranya sendiri pemerintahnya boleh mensubsidi dan memproteksi sesukanya.

Kelihatannya sikap para pemimpin Indonesia sebaliknya, yaitu rakyatnya boleh sengsara, asalkan mereka bisa menepuk dada di fora internasional bahwa dirinya paham dan mengerti globalisasi, paham dan menghayati mekanisme pasar dan liberalisme.

Bagaimana trend mendatang dari globalisasi dan nasionalisme?

Financial Times tanggal 3 Desember 2007 mengutip kampanye Hillary Clinton yang butir-butirnya sebagai berikut.

ROBERT J. SAMUELSON

Majalah Newsweek terbitan 31 Desember – 7 Januari 2008 memuat tulisan kolumnis Robert J. Samuelson yang berjudul “Goodbye to Global Free Trade”. Dia mengawali tulisannya dengan semacam teka-teki. Dia bertanya, apa yang sama dari yang berikut ini : (a) Vladimir Putin; (b) mata uang China; (c) Perjanjian perdagangan US-Peru; (d) Hugo Chavez. Jawabnya : Mereka semuanya merefleksikan mercantilisme.

Butir-butir dari tulisannya sebagai berikut.

Demikian Robert Samuelson, kolumnis tetap majalah Newsweek.

Alangkah bedanya dengan menteri-menteri Berkeley Mafia kita yang mengemis supaya investor asing, tanpa peduli apakah mereka BUMN atau tidak, membeli apa saja di Indonesia, termasuk yang vital seperti Indosat, Telkom, infrastruktur, pembangkit listrik, air bersih, menggali mineral dengan kontrak yang tidak transparan.