{"id":634,"date":"2013-10-02T09:15:09","date_gmt":"2013-10-02T02:15:09","guid":{"rendered":"http:\/\/kwikkiangie.com\/v1\/?p=634"},"modified":"2013-10-02T09:21:18","modified_gmt":"2013-10-02T02:21:18","slug":"era-reformasi-yang-menyajikan-sandiwara-nasional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kwikkiangie.com\/v1\/2013\/10\/era-reformasi-yang-menyajikan-sandiwara-nasional\/","title":{"rendered":"ERA REFORMASI YANG MENYAJIKAN SANDIWARA NASIONAL"},"content":{"rendered":"<p align=\"center\"><strong>Percakapan antara Djadjang dan Mamad<br \/>\nOleh Kwik Kian Gie<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Setiap era di bawah Presiden tertentu  mempunyai nama. Selama Bung Karno dinamakan Orde Lama, selama pak Harto disebut  Orde Baru, selama Gus Dur tidak jelas. Selama Megawati disebut era Gotong  Rotong sesuai dengan nama kabinetnya yang disebut Kabinet Gotong Royong.  Setelah itu, yang berarti selama Presiden SBY memerintah disebut Era Reformasi.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p align=\"justify\">Ciri khas era reformasi yalah bebas dan  gaduhnya media massa jor-joran dengan artikel, ulasan, sindiran, makian dan apa  saja yang menarik, yang wah dan yang sensasional. Setiap kali kita membaca  menonton media massa, cetak maupun elektronik, yang diberitakan hanya 5 hal,  yaitu :<\/p>\n<ul>\n<li>Korupsi,<\/li>\n<li>Pemilu dalam segala jenjang yang  miskin gagasan penyelenggaraan negara, tetapi lenggak-lenggoknya para calon,<\/li>\n<li>Capres-mencapres,<\/li>\n<li>Perkelahian<\/li>\n<li>Iklan dari orang-orang yang memuji  dirinya sendiri<\/li>\n<\/ul>\n<p align=\"justify\">Djadjang (Dj) dan Mamad (M) berbincang sebagai  berikut.<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>M<\/strong> : Djang, sejak jatuhnya pak Harto kita mempunyai 6 presiden dan yang  keenam SBY, yang memerintah dua periode sampai sekarang. Lambat tapi pasti demokratisasi  kita berjalan sangat konsisten. Semakin lama semakin bebas. Kita saksikan  semuanya berkembang dengan menakjubkan. Mall dan apartemen, mobil dari yang  terkecil sampai yang termahal, kota-kota satelit modern yang dinamakan &ldquo;city  A&rdquo;, &ldquo;city B&rdquo; dan seterusnya. Sekolah-sekolah &ldquo;bertaraf internasional&rdquo; dengan  gedung-gedung sangat mewah, rumah sakit dengan peralatan mahal dan modern, dan masih  banyak gedung-gedung lain yang hebat-hebat dan terlampau banyak untuk disebutkan. <\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>Dj<\/strong> : Ya Mad, supaya lengkap keragamannya ditambah dengan semua warteg  ramai, manusia gerobak bekerja keras, kaum gembel tidur di emperan dengan wajah  bahagia dan banyak anak. Kreativitas bermunculan. <em>jocky<\/em> <em>three in one<\/em> membawa anak, terkadang boneka, supaya dihitung dua orang oleh polisi. Lalu  lintas yang semerawut dilancarkan oleh pak Ogah, bukan oleh polisi. Lantas pada  tingkatan yang sangat tinggi ada capres yang ingin membereskan semua masalah  Indonesia dengan senyum, dengan lenggak-lenggok di TV sudah bagaikan Presiden,  ada yang meniru gaya Bung Karno, ada yang bersenjatakan gitar, ada yang  blesekan, sliweran, srimpetan, dan ada yang jadi bintang iklan jamu.<br \/>\n  <strong><br \/>\n  M<\/strong> : Kamu jangan sinis begitu.<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>Dj<\/strong> : Bukan mau sinis, tetapi supaya obyektif dan gambarannya lengkap. Indonesia  itu bukan hanya mengenal pluralisme dalam arti multi etnis, multi kultural,  multi religi, tetapi juga multi gaya, multi tingkat kemiskinan dan kekayaan.  Pokoknya sangat kaya, apapun serba multi.<\/p>\n<p align=\"justify\">Dengan mengemukakan yang serba multi ini saya  juga mau usul supaya pembicaraan kita fokus tentang satu dua masalah saja. Yang  lain-lainya kita diskusikan dalam kesempatan mendatang.<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>M<\/strong> : OK, mari sekarang kita bicara tentang struktur politik terlebih  dahulu, yaitu reformasi sistem ketata negaraan, dan itupun kita pilih yang paling  mendasar, yaitu hakikat demokrasi yang semuanya harus ditentukan oleh <em>one man one vote<\/em>.<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>Dj<\/strong> : Struktur ketata-negaraan atas dasar UUD 1945 yang telah diamandemen  empat kali, yang dijuluki dengan nama &ldquo;UUD 2002&rdquo; mengakibatkan kehidupan  berbangsa dan bernegara yang kacau balau. Yang kita alami sehari-hari bukan  demokrasi, tetapi anarki dan <em>chaos<\/em>. <\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>M<\/strong> : Coba gambarkan yang padat, anarki dan <em>chaos<\/em>-nya terletak di mana ?<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>Dj<\/strong> : Selama pemerintahan Soeharto yang dikatakan otoriter dan diktatorial  itu kan ibaratnya rakyat Indonesia bagaikan per yang jumlahnya ratusan juta.  Per-per ini ditekan dengan lempengan besi yang sangat berat, supaya tidak  berkutik. Lantas besinya langsung diangkat. Per-pernya yang beratus juta itu  lompat ke arah mana saja. Kebebasan baik saja, tetapi kan harus tetap terencana  dan setapak demi setapak, lempengan-lempengan besinya diambil satu per satu;  setiap kali diambil diperoleh ruang gerak yang sedikit lebih besar.<\/p>\n<p align=\"justify\">Demokrasi dengan pemilihan langsung sampai pada jenjang Bupati dan  Camat membuat mereka merasa mempunyai legitimasi yang sama dengan atasannnya. Presiden,  Gubernur, Walikota, Bupati sama-sama dipilih oleh rakyat. Menteri-menteri  tidak, diangkat oleh Presiden. Dalam hal hak moral yang didasarkan atas  legitimasi, kedudukan Menteri paling bawah, hanya pembantunya Presiden.<\/p>\n<p align=\"justify\">Demokrasi kita juga diagungkan sebagai <em>vox populi vox dei<\/em>, suara rakyat adalah suara Tuhan. Yang  disuarakan oleh A Hok suara Tuhan, karena dia dipilih langsung oleh rakyat yang  berarti <em>voc<\/em> <em>poluli<\/em>, yang <em>vox<\/em>-nya sama  dengan <em>vox dei<\/em>. Suaranya Gamawan  Fauzi hanya suaranya sendiri, paling-paling suaranya SBY.<br \/>\n  <strong><br \/>\n  M<\/strong> :  Di Amerika kan begitu Djang ?<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>Dj<\/strong> :  Ya, tapi mereka kan negara federal ? Maka ada kota Detroit yang bisa bangkrut.  Di AS Senat sangat berpengaruh, di sini yang Senat-nya tiruan AS disebut Dewan  Perwakilan Daerah (DPD) memble, tidak dianggap oleh siapapun juga.<\/p>\n<p align=\"justify\">Di sini tingkat pendidikan, kematangan jiwa dan nilai-nilai kebudayaannya  berbeda, tetapi mengambil sistem yang sepenuhnya sama dengan AS. Maka hasilnya  adalah kekacauan dan perbadutan.<\/p>\n<p align=\"justify\">Para pendukungnya tidak mengerti demokrasi a la Amerika Serikat,  sehingga massa yang kalah dalam pilkada  berkelahi fisik dengan massa  pendukung yang menang.<\/p>\n<p align=\"justify\">Orang Indonesia  yang terkenal rendah hati, yang <em>humble<\/em>,  mendadak menjadi orang yang tanpa malu menyombongkan diri, terang-terangan  mengatakan kepada rakyat bahwa dirinyalah yang paling hebat memimpin bangsa  ini. Untuk itu mereka mengeluarkan banyak biaya perjalanan rombongan tim sukses  yang besar, mengetengahkan massa bayaran,  membayar iklan media massa  yang mahal. TV dibeli yang menyiarkan lagak, cara berjalan, manggut-manggutnya,  mengusap anak-anak sudah bagaikan Presiden. Rakyat yang melihatnya  menjadikannya seperti badut.<\/p>\n<p align=\"justify\">Kalau kalah hartanya habis, bahkan masih dililit hutang, membuat massa donaturnya marah  dan berkelahi fisik. Kalau menang, uang dalam jumlah besar yang harus  dikeluarkan harus dikembalikan yang menciptakan potensi menggunakan  kekuasaannya untuk berkorupsi.<\/p>\n<p align=\"justify\">Mereka yang menyodorkan dirinya sebagai calon pemimpin praktis tidak  ada yang mempunyai program yang konkret, rinci dan dapat diterapkan dalam  praktek. Semuanya hanya retorik yang mengemukakan apa yang harus dicapai,  tetapi tidak dapat mengemukakan bagaimana caranya mencapai tujuan dan target  yang dikehendaki atau didambakannya. Mereka hanya mengemukakan <em>what to achieve<\/em> yang bagus dan indah,  tetapi tidak mampu menyusun program kerja tentang <em>how to achieve<\/em>.<\/p>\n<p align=\"justify\">Kita saksikan DPR yang tingkat kehadirannya sangat minimal, yang tidak  pernah konsisten antara galaknya ketika mensinyalir adanya masalah dengan sikap  akhirnya. Adanya indikasi kuat terlibatnya banyak dari anggota DPR dalam  korupsi. Kesemuanya tidak terlepas dari jumlah partai politik yang terlampau  banyak tanpa mempunyai <em>platform<\/em>,  sehingga yang mengemuka adalah kekuasaan yang tidak dipakai untuk memajukan dan  membela kepentingan rakyat yang memberikan kepadanya kedudukan yang terhormat  dengan kekuasaan legislatif. <\/p>\n<p align=\"justify\">Pemilihan Presiden secara langsung ditentukan oleh rakyat yang  mayoritasnya miskin dan kurang terdidik. Mereka menjadi obyek manipulasi oleh  uang, sehingga tidak menghasilkan pemimpin yang memang mempunyai semua kwalitas  untuk memimpin bangsanya.<\/p>\n<p align=\"justify\">Tidak demikian dengan UUD 1945. Presiden dipilih oleh MPR yang kurang  lebihnya memang sudah terpilih sebagai elit bangsa yang cukup mempunyai  pengetahuan, pengalaman dan kebijakan (<em>wisdom<\/em>)  dalam memilih Presiden yang paling kapabel dan paling cocok untuk memimpin  bangsa ini, terutama karena sebagian dari anggota MPR adalah wakil daerah dan  fungsional yang diseleksi dengan matang.<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>M<\/strong> :  Lantas, solusinya bagaimana ?<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>Dj<\/strong> :  Dekrit kembali pada UUD 1945. Jadi Presiden yang terpilih di tahun 2014 harus  mendekritkan diberlakukannya lagi UUD 1945 dalam bentuk aslinya. <\/p>\n<p align=\"justify\">Kita kan pernah mengalami UUD 1950 yang liberal, yang mengakibatkan  jatuh bangunnya kabinet setiap 6 bulan sekali. Bung Karno marah dan dalam bulan  Juli tahun 1959 mendekritkan kembali ke UUD 1945. Ini perlu diulangi dengan  cara:<\/p>\n<ul type=\"disc\">\n<li>DPR dan DPD dibubarkan.\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n<ul type=\"disc\">\n<li>\n<div align=\"justify\">Untuk pertama kalinya DPR dan MPR       dibentuk oleh Kongres Nasional yang diselenggarakan oleh Presiden tahun       2014. <\/div>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul type=\"disc\">\n<li>\n<div align=\"justify\"> Kongres Nasional diselenggarakan oleh       Presiden 2014 dari para anak bangsa yang diseleksi dengan ketat bahwa       mereka mempunyai semua kwalifikasi untuk mewakili dan membela kepentingan       masyarakatnya masing-masing.<\/div>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul type=\"disc\">\n<li>Jumlah       partai politik diperkecil sampai menjadi paling banyak 5 partai<\/li>\n<\/ul>\n<ul type=\"disc\">\n<li>\n<div align=\"justify\">Penghapusan       semua Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945 seperti UU Otonomi       Daerah.<\/div>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul type=\"disc\">\n<li>\n<div align=\"justify\">Penyempurnaan UUD 1945. Presiden       segera membentuk Komisi Penyempurnaan Konstitusi.<\/div>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul type=\"disc\">\n<li>\n<div align=\"justify\">Para anggotanya ditentukan atas dasar integritas, pengetahuan dan       pengalaman serta kwalitasnya sebagai manusia yang mempunyai visi jangka       panjang dan manusia yang bijaksana. Mereka diseleksi dari orang-orang yang       memahami kebudayaan dan nilai-nilai bangsa yang menjadi dasar dan landasan       bentuk demokrasi yang paling cocok buat bangsa Indonesia. Bukan demokrasi       yang direkayasa oleh National Democratic Institute bersama-sama dengan       para kroni Indonesianya yang terdiri dari <em>quasi<\/em> elit bangsa.<\/div>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p align=\"justify\"><strong>M<\/strong> : Wah, kita kehilangan waktu  selama era Reformasi ? Gini lho Djang, demokrasi itu mahal dan belajar  berdemokrasi harus dengan jatuh bangun, dengan <em>trial and error<\/em>. Jangan sedikit-sedikit lantas diganti lagi.<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>Dj<\/strong> : Era reformasi sudah  berlangsung sekitar 14 tahun kalau kita mulai dari Gus Dur. Coba dengarkan dan  perhatikan pembicaraan di kalangan manapun, kapan saja dan di mana saja, rasa  galau, takut, jengkel, marah selalu mencuat. Kalau kita amati apa yang terjadi  di seluruh Indonesia, ratusan seminar dan diskusi diselenggarakan untuk  &ldquo;menyelamatkan&rdquo; bangsa. Dalam pembicaraan yang sifatnya lebih pribadi dalam  lingkungan yang lebih kecil seperti pesta ulang tahun, resepsi pernikahan,  arisan dan boleh dikatakan apa saja, perasaan yang sama selalu mencuat sambil  bertanya apa yang akan terjadi ? Kalau ditanya lebih spesifik apa yang  dikahawtirkan, semakin lama semakin banyak orang yang mulai khawatir bahwa  kerusuhan sosial dengan kekerasan bisa terjadi kalau rakyat yang mengalami  pemiskinan tidak mampu lagi menahan penderitaannya.<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>M<\/strong> : Hakikat dari UUD 1945 dalam  aspek keterwakilannya rakyat bagaimana ?<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>Dj<\/strong> : Kekuasaan tertinggi ada di  tangan tiga kelompok, yaitu DPR, Utusan Golongan dan Utusan Daerah.  Masing-masing mempunyai 1\/3 hak suara. Dengan demikian yang dipilih hanya 1\/3  dari kekuasaan tertinggi, yaitu DPR. Lainnya dipilih orang-orang yang dianggap  bijaksana dan kapabel dari Golongan Fungsional dan Daerah.<\/p>\n<p align=\"justify\">\n  Demokrasi tetap penting. Maka harus diberlakukan lagi, tetapi sangat terencana  dan perlahan-lahan.<\/p>\n<p align=\"justify\">Cara mengambil  keputusan yang sangat cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia dan sudah  pernah dipraktekkan lama dibuang, yaitu cara musyawarah untuk mencapai mufakat.  Sedikit-sedikit di-<em>vote<\/em>. 50% + 1  boleh menginjak yang 49%. Para <em>founding  fathers<\/em> kita mengatakan janganlah terjerumus pada tirani minoritas dan  dikatur mayoritas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Percakapan antara Djadjang dan Mamad Oleh Kwik Kian Gie Setiap era di bawah Presiden tertentu mempunyai nama. Selama Bung Karno dinamakan Orde Lama, selama pak Harto disebut Orde Baru, selama Gus Dur tidak jelas. Selama Megawati disebut era Gotong Rotong sesuai dengan nama kabinetnya yang disebut Kabinet Gotong Royong. Setelah itu, yang berarti selama Presiden &hellip; <a href=\"https:\/\/kwikkiangie.com\/v1\/2013\/10\/era-reformasi-yang-menyajikan-sandiwara-nasional\/\" class=\"more-link\">Lanjutkan membaca <span class=\"screen-reader-text\">ERA REFORMASI YANG MENYAJIKAN SANDIWARA NASIONAL<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3,24],"tags":[],"class_list":["post-634","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-politik","category-reformasi"],"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/kwikkiangie.com\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/634","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/kwikkiangie.com\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/kwikkiangie.com\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kwikkiangie.com\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kwikkiangie.com\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=634"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/kwikkiangie.com\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/634\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":642,"href":"https:\/\/kwikkiangie.com\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/634\/revisions\/642"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/kwikkiangie.com\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=634"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/kwikkiangie.com\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=634"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/kwikkiangie.com\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=634"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}