Oleh: Kwik Kian Gie

Pidato saya hari ini berjudul “Kapitalisme, Mekanisme Pasar dan Besar Kecilnya Peran Pemerintah dalam Perekonomian dan Bisnis.”

Pertama-tama ingin saya jelaskan bahwa kata “kapitalisme” dapat mempunyai arti yang netral, yaitu dibolehkannya orang per orang memiliki modal, dan dibolehkannya pemilik yang orang per orang itu menggunakan modalnya guna berbisns dengan motif mencari laba. Yang diartikan berbisnis yalah ikut serta dalam produksi dan distribusi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Lanjutkan membaca KAPITALISME, MEKANISME PASAR DAN PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN DAN BISNIS →

Diajukan oleh:

1. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
2. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
3. Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia
4. Federasi Serikat Buruh Indonesia
5. Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit

Tanggal 26 Juli 2012

Oleh Kwik Kian Gie

Majelis Hakim Yang Mulia,

Saya diminta memberikan kesaksian ahli dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi hari ini, dengan gugatan bahwa beberapa pasal dari Undang-Undang nomor 4 tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 22 tahun 2011 tentang APBN tahun 2012 bertentangan dengan Konstitusi RI.

Saya berpendapat bahwa Undang-Undang nomor 4 tahun 2012 memang sangat bertentangan dengan Konstitusi kita.

Mengapa ? Pasal 7 (ayat 1) UU no 4 tahun 2012 antara lain mencantumkan bahwa subsidi BBM menjadi sebesar Rp. 137,4 trilyun.

Menurut pemerintah dan DPR yang bersepakat mensahkan UU no 4 tahun 2012, subsidi ini akan membengkak bilamana harga ICP di pasar internasional mencapai plus 15% dari harga USD 105 per barrel, atau mencapai harga sebesar USD 120,75 per barrel. Karena itu, DPR mengizinkan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi atau bensin premium tanpa persetujuan DPR, bilamana harga ICP di pasar internasional mencapai USD 120,75. Lanjutkan membaca Kesaksian Ahli dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (6a) dan Pasal 15 dari Undang-Undang nomor 4 tahun 2012 →

Oleh: Kwik Kian Gie

Utang luar negeri pemerintah di tahun 2006 sebesar USD 132,63 trilyun. Di tahun 2011 membengkak menjadi USD 221,60 trilyun. Setelah itu pemerintah terus menerus menambah hutang dalam US Dollar dengan tingkat suku bunga yang tinggi. Ketika Sri Mulyani Menteri Keuangan, pemerintah menerbitkan SUN dalam USD dengan tingkat bunga 10,5 %, sedangkan tingkat suku bunga yang berlaku di AS pada waktu yang sama hanya sebesar 0,2 %.

Konon kabarnya, kedatangan Sri Mulyani selaku pejabat Bank Dunia menawarkan (atau “memaksa”) Presiden SBY menerima hutang dari Bank Dunia sebesar USD 2 milyar. Namun pemerintah bertekad memberi pinjaman kepada IMF sebesar USD 1 milyar, atau setara dengan Rp. 9,4 trilyun, yang tingkat suku bunganya nol persen. Banyak anggota DPR dan ekonom Indonesia mengatakan bahwa itu perlu karena IMF pernah menyelamatkan Indonesia dalam krisis tahun 1998. Lanjutkan membaca IMF MERUSAK DAN SANGAT MERUGIKAN INDONESIA →