ERA REFORMASI YANG MENYAJIKAN SANDIWARA NASIONAL
Percakapan antara Djadjang dan Mamad
Oleh Kwik Kian Gie
Setiap era di bawah Presiden tertentu mempunyai nama. Selama Bung Karno dinamakan Orde Lama, selama pak Harto disebut Orde Baru, selama Gus Dur tidak jelas. Selama Megawati disebut era Gotong Rotong sesuai dengan nama kabinetnya yang disebut Kabinet Gotong Royong. Setelah itu, yang berarti selama Presiden SBY memerintah disebut Era Reformasi.
DEMOKRASI 50 PERSEN PLUS SATU
Percakapan antara Djadjang dan Mamad
Djadjang (Dj) seorang yang menganggap pendidikan tidak terlampau penting. Namun seperti kebanyakan orang dia menuntut ilmu di perguruan tinggi. Yang dibaca bukannya buku-buku yang fokus pada studinya, tetapi tentang apa saja. Akhirnya dia merasa yang dipelajari di fakultasnya hanya teknik-teknik belaka seperti tukang, bukan menjadi intelektual. Maka setelah sekitar 10 tahun dia berhenti, tidak menyelesaikan studinya.
Mamad (Mam) sosok yang sangat berlainan. Dia belajar dengan fokus bak kaca mata kuda pada bidang mata pelajaran atau Fach yang dipilihnya. Hampir semua pendapatnya tidak ada yang berasal dari pikiran dan nalarnya sendiri. Semuanya dikutip dari pendapat orang lain. Kadang-kadang dia dijuluki sebagai Fach Idiot.
Debat Capres Indonesia Bukan Adu Jangkrik
Debat capres model Amerika Serikat (AS) yang kita tiru secara mentah-mentah jelas bukan kebudayaan kita. Maka aneh kalau kita mengharapkan bahwa para capres itu dalam debatnya di televisi supaya saling menyerang, menggunakan tutur kata yang tajam dan cara serta gaya seperti Obama lawan McCain.
Berbeda dengan sangat banyak orang, saya berpendapat bahwa ditinjau dari sudut cara dan gaya berbicara, pemilihan kata-kata yang santun, sikap yang saling tidak menyerang dan tidak mengecilkan lawannya sangat menggembirakan. Mengapa? Karena walaupun para organisatornya debat capres ingin menjadikan para capres jangkrik-jangkrik yang diadu dan dipertontonkan kepada publik, mereka ternyata masih orang Timur, masih orang Indonesia yang memang lebih perasa dibandingkan dengan orang Barat. Kita tidak bisa mengatakan bahwa cara adu gagasan dan argumentasi gaya Barat lebih baik atau lebih buruk daripada cara orang Timur. Hanya berbeda. Tidak bisa semuanya ditiru.
Apa Neo Liberalisme (NEOLIB) Itu? Bagian 2
KEBIJAKAN NEOLIB DI INDONESIA
Jalan Tol
Orang-orang neolib di Indonesia lebih ekstrem dari rekan-rekan sepahamnya di negara-negara barat. Kaum neolib Indonesia tidak percaya perlunya barang dan jasa publik cuma-cuma buat rakyatnya. Maka dalam infrastruktur summit I dan II dikumandangkan ke seluruh dunia bahwa RI adalah lahan terbuka buat investor dari mana saja untuk mencari laba dari pembangunan infrastruktur. Itulah sebabnya hanya Indonesia saja yang mengenal satu kata untuk jalan raya bebas hambatan yang mulus, yaitu “jalan tol”, yang berarti bahwa semua orang di Indonesia yang menggunakan jalan raya seperti ini harus membayar tarif tol yang besarnya bisa memberi keuntungan yang memuaskan kepada investor swasta yang membuat jalannya.
Apa Neo Liberalisme (NEOLIB) Itu? Bagian 1
Dengan dipilihnya Boediono sebagai cawapres-nya SBY, diskusi tentang “neolib” menjadi marak. Namun diskusinya tidak memberikan gambaran yang jelas.
Liberalisme adalah faham yang sangat jelas digambarkan oleh Adam Smith dalam bukunya yang terbit di tahun 1776 dengan judul “An inquiry into the nature and the causes of the wealth of nations”. Buku ini sangat terkenal dengan singkatannya “The wealth of nations” dan luar biasa pengaruhnya. Dia menggambarkan pengenalannya tentang kenyataan hidup. Intinya sebagai berikut.
Megawati, Prabowo Dan Contoh Kasus Tentang Demokrasi Gaya UUD 2002
Halaman depan Suara Pembaruan tanggal 1 April memuat berita yang berjudul : “Megawati Gandeng Prabowo”. Inti beritanya berbunyi : “Menurut sumber SP di DPP PDI-P, kemungkinan besar Megawati menggandeng Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto sebagai wakilnya”.
Di halaman 18 ada iklan berwarna satu halaman yang memuat “8 Program Aksi Untuk Kemakmuran Rakyat” dari Partai Gerindra.
Hampir semua program tersebut tidak ada yang cocok dengan sikap dan kebijakan yang telah diwujudkan oleh Presiden Megawati selama beliau memerintah sebagai Presiden. Mari kita telaah beberapa konsep kebijakan yang penting sebagai berikut.
Platform Presiden 2009 (Artikel 4)
Pendidikan dan Kesehatan
Betapapun terbatasnya kemampuan pemerintah menyediakan jasa pendidikan dan kesehatan, dalam batas-batas kemampuan keuangannya, mutlak tidak dapat dihindarkan bahwa pemerintah harus menyediakan dua macam jasa ini dengan harga semurah mungkin dan kualitas setinggi mungkin.
Ketidakmampuan pemerintah diisi oleh swasta yang merasa terpanggil memberikan jasa-jasa tersebut secara non profit. Maka yayasan-yayasan yang jelas-jelas dapat dibuktikan mewadahi maksud baik ini jangan dipukul rata sebagai komersial dan harus dipajaki. Juga jangan didorong ke arah orientasi laba atau dipaksa memasukkan pihak-pihak yang tidak dipilih oleh pengurus yang sah.
Platform Presiden 2009 (Artikel 3)
PERTANIAN
- Pemerintah menentukan tanah-tanah yang mutlak diperuntukkan lahan pertanian. Tanah-tanah ini tidak boleh dialihkan fungsinya. Badan Pertanahan Nasional membuat master plan khusus untuk lahan-lahan pertanian yang mutlak tidak boleh dialihkan fungsinya.
Platform Presiden 2009 (Artikel 2)
SISTEM EKONOMI
Sistem ekonomi adalah sistem yang ditetapkan dalam pasal 33 UUD 1945 yang asli. Penjabarannya adalah sebagai berikut.
Kita mengenal berbagai bentuk badan hukum untuk mewadahi kegiatan usaha berproduksi dan berdistribusi dengan motif mencari laba. Bentuk-bentuk badan hukum tersebut adalah Perusahaan Perorangan, Koperasi, Firma, Firma Komanditer, Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas Terbuka, Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum.
Platform Presiden 2009 (Artikel 1)
PENGANTAR
Kita telah mencatat 16 calon presiden yang akan berkompetisi untuk memenangkan kedudukan Presiden RI periode 2009 – 2014. Pemberitaannya cukup gaduh di media massa. Namun yang terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita tidak cukup mengemuka, yaitu konsep dan program apa yang ditawarkan kepada rakyat pemilih.