SISTEM EKONOMI

Sistem ekonomi adalah sistem yang ditetapkan dalam pasal 33 UUD 1945 yang asli. Penjabarannya sebagai berikut.

Kita mengenal berbagai bentuk badan hukum untuk mewadahi kegiatan usaha berproduksi dan berdistribusi dengan motif mencari laba. Bentuk-bentuk badan hukum tersebut adalah Perusahaan Perorangan, Koperasi, Firma, Firma Komanditer, Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas Terbuka, Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum.

Pemilihan bentuk badan hukum untuk kegiatan usaha bebas sesuai dengan kebutuhan dan selera, baik yang oleh swasta bermotifkan laba maupun yang milik pemerintah dengan maksud pelayanan publik. Lanjutkan membaca PLATFORM PRESIDEN 2014 (3) SISTEM EKONOMI →

Mari kita telusuri pokok-pokok pikiran Marx. Saya memilih mengemukakan pikiran Marx seperti yang ditulis oleh Joseph Schumpeter dalam bukunya Capitalism, Socialism and Democracy yang terbit di tahun 1943. Schumpeter sekaligus mengemukakan kelemahan pikiran Marx.

1. Marx maupun Ricardo berpendapat bahwa nilai dari suatu barang dalam kondisi pasar dengan perfect competitionatau persaingan sempurna dan dalamequilibriumatau keseimbangan, sama dengan jumlah tenaga kerja yang dimasukkan ke dalam barang yang bersangkutan, dengan syarat bahwa pekerjaannya efektif, tidak ada inefisiensi.Schumpeter mengatakan bahwa teori ini tidak relevan, karena jauh dari kenyataan yang berlangsung dalam praktek. Pertama, teorinya didasarkan pada pasar dengan perfect competition yang tidak selalu ada dalam praktek. Kedua, asumsi dasar lainnya yalah bahwa tenaga kerja hanya satu-satunya faktor produksi, dan semua tenaga kerja dengan kwalitas yang sama atau sepenuhnya homogeen. Lanjutkan membaca (3) APPENDIX TENTANG KRITIK JOSEPH SCHUMPETER ATAS TEORI KARL MARX →

Oleh Kwik Kian Gie

PENGANTAR

Pembenahan infra struktur dan supra struktur politik, walaupun sangat mendasar, relatif mudah. Presiden terpilih untuk periode 2014–2019 cukup mengembalikan atau memberlakukan kembali UUD 1945. Hal ini telah dibahas dalam tulisan sebelumnya.

Masalah terpenting kedua ialah pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Bahasan selanjutnya akan menunjukkan betapa korupsi yang berlangsung sekian lamanya, sekarang sudah berakar mendalam dan menyebar sangat luas. KKN yang berlangsung sedemikian lamanya telah merusak moral dan mental. Dalam bidang materi, kerugian yang telah diderita oleh bangsa kita sangat besar jumlahnya.

Maka Presiden terpilih dalam bulan Oktober 2014 harus mempunyai konsep yang jelas tentang bagaimana memberantas KKN yang bukan hanya normatif. Artinya bukan hanya merumuskan what to achieve dalam bidang ini, tetapi juga how to achieve secara operasional dan konkret. Lanjutkan membaca PLATFORM PRESIDEN 2014 (2) PEMBERANTASAN KORUPSI →

Oleh Kwik Kian Gie

PENGANTAR

Era reformasi selama 8 tahun melaksanakan sistem ketata-negaraan yang didasarkan atas UUD 1945 yang sudah diamandemen empat kali. Ciri pokok dari UUD yang juga disebut sebagai UUD 2002 yalah liberalisme sangat jauh yang terkandung di dalamnya.

Hasilnya dapat kita rasakan dalam bentuk kekalutan dan anarki dalam kkehidupan berbangsa dan bernegara kita yang akan diuraikan lebih lanjut dalam tulisan ini. Lanjutkan membaca PLATFORM PRESIDEN 2014 (1) KETATA-NEGARAAN →

Oleh Kwik Kian Gie

PENGANTAR

Setelah lengsernya Presiden Soeharto, kita memasuki era yang disebut “Era Reformasi”. Era ini diawali dengan amandemen UUD 1945 sampai empat kali sehingga menjadi bentuknya yang sekarang ini. UUD pasca amandemen juga disebut “UUD 2002”.

Ciri pokok dari UUD 2002 yalah unsur-unsur liberalisme yang sangat jauh. Banyak yang mengatakan bahwa dalam proses amandemen, Tim yang menyusun rancangan amandemen “ditongkrongi” oleh National Democratic Institute (NDI) yang ingin menjadikan Indonesia replika dari Amerika Serikat dalam sistem politiknya. Kalau memang benar demikian, adanya pendampingan oleh NDI sangat berhasil. Lanjutkan membaca PLATFORM PRESIDEN 2014 – 2019 →