Sistem Ekonomi Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa – Hanya Sebuah Ilusi?
Kita semua bertanya-tanya dan tidak habis mengerti mengapa bangsa Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang cukup besar tidak dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, terbelakang dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia dan Singapore, dan bahkan terjerumus ke dalam jurang kemiskinan dengan jumlah persentase penduduk miskin (dengan pendapatan di bawah $ 2 (PPP) per hari, tertinggi di antara negara-negara ASEAN-7 (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand dan Vietnam). Menurut data World Bank, rasio penduduk miskin Indonesia terhadap jumlah penduduk pada tahun 2010 dengan pendapatan per hari kurang dari 2 dolar AS PPP harga internasional 2005 adalah 43.8%), lebih tinggi dari Vietnam. Kemiskinan mengakibatkan banyak saudara-saudara kita bekerja di negara-negara tetangga sebagai pembantu rumah tangga, buruh perkebunan, buruh bangunan dan buruh kasar dan rendah lainnya. Tidak sedikit dari mereka yang hidup teraniaya tanpa mendapat perhatian dan perlindungan yang memadai. Di tanah air, banyak saudara-saudara kita yang juga hidup dalam kesulitan dan kemiskinan, dan tidak sedikit yang juga teraniaya: penggusuran pedagang kaki lima dan asongan, serta rumah tinggal (semi) permanen di tanah negara atau “daerah hijau” mewarnai berita-berita nasional akhir-akhir ini.
Stop Penaikan BI Rate!
Ditulis oleh: Anthony Budiawan
Rektor – Kwik Kian Gie School of Business
Suku bunga acuan Bank Indonesia yang juga disebut BI rate naik sebanyak empat kali dengan total kenaikan sebesar 150 basis points (atau 1,5%), dari 5,75% menjai 7,25%, hanya dalam kurun waktu 3 bulan saja. Menurut para pejabat Bank Indonesia, penaikan BI rate dilakukan untuk memerangi inflasi serta meredam pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS.
Benarkah Krisis Masih jauh?
Rektor – Kwik Kian Gie School of Business (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Kemunduran ekonomi Indonesia setahun belakangan ini memicu perdebatan apakah Indonesia akan memasuki tahapan krisis ekonomi. Sejak May 2013 hingga kini nilai rupiah sudah turun lebih dari 15 persen. Kinerja rupiah selama tahun ini adalah yang terburuk di Asia, lebih buruk dari rupee India. Namun demikian, banyak pejabat kita berpendapat bahwa ekonomi Indonesia saat ini masih sangat kuat dan jauh dari kondisi krisis. Apalagi kalau dibandingkan dengan tahun 1997/1998, kondisi ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih baik dan tidak terbandingkan.
Lonceng Tanda Bahaya Penurunan Ekonomi Indonesia Telah Berdentang Keras
Ditulis oleh: Anthony Budiawan
Rektor – Kwik Kian Gie School of Business (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Ekonomi Indonesia masih terus mengalami tekanan. Neraca perdagangan pada bulan Mei 2013 membukukan defisit sebesar 590 juta dolar AS, sehingga total defisit selama 5 bulan pertama tahun 2013 menjadi 2,53 miliar dolar AS. Defisit ini meningkat dari sebulan sebelumnya (Januari – April 2013) yang sebesar Rp 1,94 miliar dolar AS. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2012, neraca perdagangan kita jauh terpuruk. Untuk periode Januari – Mei 2012, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus 1,80 miliar dolar AS. Bahkan selama 5 bulan pertama tahun 2011 surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai 11,72 miliar dolar AS.
DJADJANG DAN MAMAD HEBOH TENTANG KEN DAN BERNANKE
Pagi ini, tanggal 19 September 2013 Djadjang dan Mamad berdebat tentang melonjaknya IHSG dan beberapa saham, terutama blue chips. Semua media massa yang menggunakan ICT segera memberitakan bahwa Gubernur Bank Sentral AS Bernanke mengumumkan penundaannya melakukan tampering. Atas gaduhnya pemberitaan dan melonjaknya IHSG, Djadjang (Dj) dan Mamad (M) berdiskusi sebagai berikut. Dj tidak bersekolah sampai perguruan tinggi, tetapi banyak membaca dan banyak mengetahui kondisi lapangan. M lulusan S-3.
ANJLOKNYA IHSG DAN TERPURUKNYA NILAI RUPIAH
Pencuatan yang mendadak
Penyebab utama dari anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan terpuruknya nilai tukar rupiah dengan pencuatan yang mendadak yalah struktur ekonomi kita yang sejak lama sudah sangat tidak sehat, tetapi diobati dengan cara yang tambal sulam. Bahkan sama sekali tidak diobati, melainkan diserahkan pada mekanisme pasar yang dibuat sebebas-bebasnya. Penjelasannya kami berikan dalam bab tersendiri dengan judul ANALISIS.
KAPITALISME, MEKANISME PASAR DAN PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN DAN BISNIS
Oleh: Kwik Kian Gie
Pidato saya hari ini berjudul “Kapitalisme, Mekanisme Pasar dan Besar Kecilnya Peran Pemerintah dalam Perekonomian dan Bisnis.”
Pertama-tama ingin saya jelaskan bahwa kata “kapitalisme” dapat mempunyai arti yang netral, yaitu dibolehkannya orang per orang memiliki modal, dan dibolehkannya pemilik yang orang per orang itu menggunakan modalnya guna berbisns dengan motif mencari laba. Yang diartikan berbisnis yalah ikut serta dalam produksi dan distribusi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupannya sehari-hari.
Kesaksian Ahli dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (6a) dan Pasal 15 dari Undang-Undang nomor 4 tahun 2012
Diajukan oleh:
- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
- Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
- Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia
- Federasi Serikat Buruh Indonesia
- Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit
Tanggal 26 Juli 2012
Oleh Kwik Kian Gie
Majelis Hakim Yang Mulia,
Saya diminta memberikan kesaksian ahli dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi hari ini, dengan gugatan bahwa beberapa pasal dari Undang-Undang nomor 4 tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 22 tahun 2011 tentang APBN tahun 2012 bertentangan dengan Konstitusi RI.
Saya berpendapat bahwa Undang-Undang nomor 4 tahun 2012 memang sangat bertentangan dengan Konstitusi kita.
Mengapa ? Pasal 7 (ayat 1) UU no 4 tahun 2012 antara lain mencantumkan bahwa subsidi BBM menjadi sebesar Rp. 137,4 trilyun.
Menurut pemerintah dan DPR yang bersepakat mensahkan UU no 4 tahun 2012, subsidi ini akan membengkak bilamana harga ICP di pasar internasional mencapai plus 15% dari harga USD 105 per barrel, atau mencapai harga sebesar USD 120,75 per barrel. Karena itu, DPR mengizinkan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi atau bensin premium tanpa persetujuan DPR, bilamana harga ICP di pasar internasional mencapai USD 120,75.
IMF MERUSAK DAN SANGAT MERUGIKAN INDONESIA
Oleh: Kwik Kian Gie
Utang luar negeri pemerintah di tahun 2006 sebesar USD 132,63 trilyun. Di tahun 2011 membengkak menjadi USD 221,60 trilyun. Setelah itu pemerintah terus menerus menambah hutang dalam US Dollar dengan tingkat suku bunga yang tinggi. Ketika Sri Mulyani Menteri Keuangan, pemerintah menerbitkan SUN dalam USD dengan tingkat bunga 10,5 %, sedangkan tingkat suku bunga yang berlaku di AS pada waktu yang sama hanya sebesar 0,2 %.
Konon kabarnya, kedatangan Sri Mulyani selaku pejabat Bank Dunia menawarkan (atau “memaksa”) Presiden SBY menerima hutang dari Bank Dunia sebesar USD 2 milyar. Namun pemerintah bertekad memberi pinjaman kepada IMF sebesar USD 1 milyar, atau setara dengan Rp. 9,4 trilyun, yang tingkat suku bunganya nol persen. Banyak anggota DPR dan ekonom Indonesia mengatakan bahwa itu perlu karena IMF pernah menyelamatkan Indonesia dalam krisis tahun 1998.
Kesaksian Akhli Di Mahkamah Konstitusi Tentang UU Dan Kebijakan BBM Yang Melanggar Konstitusi
Bapak Ketua dan Para Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia,
Bagian terbesar dari penyelenggara negara, baik yang Eksekutif maupun yang Legislatif telah tersesat pikirannya selama berpuluh-puluh tahun tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kebijakan dalam menentukan harga BBM, dan penyesatan itu mengakibatkan pelanggaran terhadap Konstitusi kita.
