Sejak awal Pak Harto mencanangkan landasan dan tonggak-tonggak kebijakannya yang sangat tegas, padat dan memang merupakan pondasi yang kokoh, yaitu Trilogi Pembangunan.

Salah satu pondasi, dan menurut saya yang terpenting adalah Stabilitas Sosial Politik. Tanpa ketenangan dan kepastian tidak mungkin kita merencanakan dan melakukan apapun.

Namun stabilitas sosial politik saja adalah bangunan kokoh yang belum ada isinya. Karena itu, rumah yang kokoh ini bisa diisi dengan hal-hal yang busuk. Saya khawatir bahwa sejarah akan mencatat era Orde Baru sebagai kehidupan negara bangsa kita yang berlangsung dalam rumah yang kokoh, tetapi kehidupan bernegara dan berbangsa berlangsung dengan menanamkan benih-benih yang sekarang secara sepenuhnya menjadi malapetaka yang membuat kehidupan kita bagaikan tanpa arah, tanpa moral, chaos dan anarki.

Bidang ekonomi telah saya kemukakan dalam tiga buah artikel sebelumnya.

Dalam bidang stabilitas, ciri pokoknya ialah pemerintahan tangan besi yang diktatorial, menanamkan rasa takut dan bersifat represif. Penanganan yang demikian untuk kondisi yang kalut setelah peristiwa dan kerusuhan G-30-S memang sangat dibutuhkan, dan memang terbukti sangat kondusif dan berhasil pada tahap-tahap awalnya.

Buat mereka yang tidak peduli terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara secara keseluruhan, melainkan hanya ingin hidup tenteram, serba kecukupan dan sejahtera, serta tidak mempunyai kebutuhan memperoleh kebebasan menyatakan pendapat dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan penyelenggaraan negara, stabilitas yang demikian dirasa nyaman. Lebih nyaman lagi buat mereka yang sedang memegang kekuasaan. Kenyamanan inilah yang menjadi batu ujian, apakah stabilitas dipakai untuk kepentingan dirinya sendiri (power tends to corrupt) ataukah kekuasaan dihayati sebagai amanah yang harus digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatnya secara adil dan beradab.

Kalau yang terakhir ini yang menjadi tujuan dari kekuasaan, kita seharusnya segera menyadari bahwa kebebasan yang bertanggung jawab adalah kebutuhan hakiki manusia. Maka pemerintahan tangan besi yang diktatorial dan represif tidak dapat bertahan selama-lamanya. Karena itu, pemerintahan tangan besi dibutuhkan untuk mengembalikan kekalutan pada ketertiban, dan sangat diperlukan guna melakukan pembangunan selama rakyatnya masih belum dapat menggunakan kebebasan secara bertanggung jawab. Sehingga sambil membangun secara perlahan dan terencana rakyat harus dididik, dimatangkan jiwanya dengan maksud memberikan pemahaman bahwa kebebasan tanpa rasa tanggung jawab hanya akan mengakibatkan kekalutan dan anarki.

Yang berlangsung selama Orde Baru ialah kurang atau hampir tiadanya kebijakan pendidikan politik kepada rakyat kita yang tujuannya adalah mendemokrasikan kehidupan berbangsa dan bernegara kita secara bertanggung jawab dan beradab.

Setelah 32 tahun memang ternyata rakyat tidak dapat menahan lebih lama lagi pemerintahan tangan besi yang opresif, sehingga pecahlah gejolak yang mengakibatkan lengsernya Pak Harto.

Dr. BJ Habibie sebagai penerusnya Pak Harto melakukan politik bandul. Dari pemerintahan tangan besi yang otoriter, Presiden Habibie memberlakukan kebijakan politik yang sangat ekstrem bebasnya.

Timor Timur dilepas dalam waktu sangat singkat tanpa memperhitungkan sama sekali reaksi yang dapat ditimbulkan pada para prajurit kita yang mempertaruhkan jiwanya selama 21 tahun, yang menyaksikan rekan-rekannya tewas dicincang dengan cara-cara yang sangat kejam dan biadab dalam pertempurannya melawan Fretillin. Kita tidak membutuhkan pengetahuan psikologi untuk memahami bahwa setelah 21 tahun lamanya disuruh mati-matian, memberikan jiwa raganya mempertahankan Timor Timur, dan lantas mendadak disuruh meninggalkannya supaya menjadi negara merdeka yang lepas dari NKRI, setiap manusia akan sangat gusar yang pelampasiannya bisa mengambil bentuk yang sangat dahsyat.

Inilah yang terjadi dengan Timor Timur, yang sambil menarik diri, sambil melakukan bumi hangus. Tidak ada satupun bangunan yang utuh di Dilli seperti yang dikeluhkan oleh Xanana Gusmao kepada Gus Dur di Istana Merdeka yang saya hadiri. Ketika itu saya berkesempatan menjelaskan kepada Xanana bahwa pembumi-hangusan Timtim sebagai akibat kebijakan yang ekstrem seperti yang dilakukan oleh Habibie atas tekanan PBB sudah diramalkan oleh Ibu Megawati (ketika itu hanya Ketua Umum PDIP, belum Wapres atau Presiden). Ceriteranya adalah sebagai berikut,

Wakil Sekjen PBB yang khusus ditugasi untuk referendum di Timtim, Jamseed Marker selalu mengajak diskusi dengan Ibu Mega yang minta didampingi oleh Laksamana Sukardi dan saya. Demikian juga dengan Menlu Australia Alexander Downer. Ketika ditanya pendapatnya tentang referendum di Timtim beserta jadwal waktunya, Megawati selalu mengingatkan tentang reaksi yang bisa timbul dari para prajurit yang 21 tahun lamanya disuruh mempertahankan Timtim sebagai bagian dari NKRI dengan seluruh jiwa raganya.

Ternyata Megawati benar. Pembumi-hangusan Timtim berlangsung spontan, bukan atas perintah Jenderal Wiranto yang ketika itu menjabat sebagai PANGAB. Beliau sendiri terkejut, taken by surprise oleh pembumi-hangusan Timtim oleh para prajurit kita. Justru Megawati yang bisa merasakan sebelumnya.

Saya kemukakan ini untuk membagi pendapat saya dengan para pembaca tentang kekurangan yang mendasar dari politik stabilisasi era Orde Baru. Kekurangan itu adalah rencana mendemokrasikan secara bertahap. Kekurangan itu adalah jiwa besar yang secara sangat sadar melepaskan kekuasaannya yang absolut secara setahap demi setahap ke arah demokrasi sambil memberikan pendidikan, bahwa kebebasan harus disertai tanggung jawab.

Tidak ada orang yang mengatakan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita dewasa ini, setelah kita memasuki era dan suasana yang dinamakan “reformasi” adalah baik dan nyaman, serta berjalan sebagaimana mestinya seperti yang kita inginkan bersama. Semua pemimpin dipilih secra langsung melalui Pilkada di mana-mana. Setiap 3 hari ada satu Pilkada yang keseluruhannya sampai sekarang telah menelan biaya Rp. 200 trilyun. Kebanyakan Pilkada mengakibatkan perkelahian oleh pihak-pihak yang tidak dapat menerima pemenangnya. Kehidupan bernegara kita menjadi chaos dan anarkis.

Mengapa? Kita ibaratkan rakyat Indonesia adalah puluhan juta per (pegas) yang sangat kuat. Per-per ini ditindas oleh lempengan-lempengan besi yang masing-masing setebal 10 cm. Memberi kelonggaran kepada per-per yang tertindas supaya bisa mekar secara teratur dan terkendali ialah dengan cara mengambil satu lempengan. Dengan demikian, per-per itu bergerak naik, memperoleh ruang setebal 10 cm. Kita saksikan dan rasakan apakah kebebasan yang 10 cm ini sudah bisa dinikmati dengan tanggung jawab yang sepadan. Setelah itu kita ambil satu lempeng lagi, sehingga kebebasannya menjadi 20 cm. Maka ketika kebebasan sudah dianggap memadai, per-per tersebut tetap di tempat masing-masing, tetapi dalam suasana yang bebas dan demokratis.

Yang dilakukan oleh pimpinan bangsa, baik legislatif maupun eksekutifnya ketika memasuki era reformasi ialah dengan sekaligus mengambil seluruh lempengan besi yang menekan dan menindas berpuluh juta per itu, sehingga serta merta puluhan juta per yang tidak lain adalah rakyat Indonesia (atau sebagian dari rakyat yang vokal dan aktif) itu berlompatan ke semua penjuru tanpa arah, tanpa kendali dan tanpa tujuan. Akibatnya yang terjadi adalah chaos dan anarki. Itulah yang sedang kita alami sekarang, dan yang setiap harinya semakin parah.

Ironisnya, dalam situasi dan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara kita seperti ini, orang mulai mendambakan adanya pemerintahan yang kuat. Dalam berbagai percakapan dan diskusi, yang diartikan dengan pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan tangan besi yang otoriter, karena kondisi seperti ini hanya dapat ditertibkan melalui tangan besi terlebih dahulu.

Tetapi elit kita tidak bodoh. Maka sambil mengatakan bahwa kita butuh pemimpin dan sistem pemerintahan yang tangan besi untuk mengembalikan suasana chaos dan anarki ini pada katertiban, sekaligus juga mengatakan bahwa sang diktator yang akan menyelamatkan bangsa ini, dan yang harus mulai dengan tangan besi, haruslah orang yang bisa memahami dan menghayati sejarah dengan maksud belajar dari sejarah. Apa itu?

Jadilah Soeharto, tapi yang sejak awal sudah merencanakan mendemokrasikan kembali secara bertahap, sambil mendidik rakyatnya supaya bisa berdemokrasi secara bertanggung jawab. Dan (ini yang paling penting) yang mengerti bahwa demokrasi tidak universal. Demokrasi sangat terikat dengan latar balakang budaya dan nilai dari setiap bangsa. Bangsa Indonesia tidak akan mungkin dapat mengadopsi demokrasi ala Amerika yang diterapkan oleh National Democratic Institute dan The Ohio Mafia di bawah piminan Prof. Bill Liddle.

Demokrasi Indonesia adalah demokrasi dengan kelembagaan dan sistem yang telah dengan matang direncanakan oleh para founding fathers kita yang para intelektual betulan, bukan pseduo intelektual. Mereka belajar sangat serius berdekade-dekade sebelum Indonesia merdeka. Mereka (terutama Prof. Supomo) sudah sangat lama sebelumnya merenung, mengkombinasikan semua falsafah demokrasi Barat dengan kebudayaan dan nilai-nilai Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945.

Maka setelah kesasar sebentar menjadi Negara Federal dan kesasar memberlakukan konstitusi lain, Bung Karno mendekritkan kembali ke UUD 1945 yang asli. Pak Harto memahami hal tersebut dan tetap mempertahankannya.

Sayang seribu sayang bahwa dengan munculnya para pseudo filosoof dan pseudo intelektual yang sangat dangkal, UUD 1945 diobrak-abrik, seperti halnya per-per yang berlompatan ke semua penjuru.

Apa sistem UUD 1945 itu? Esensinya Presiden tidak dipilih secara langsung, tetapi melalui getrapte democratie, yaitu yang memilih MPR. Sebagian dari anggota MPR diplilih secara langsung untuk belajar demokrasi. Tetapi sebagian diseleksi (bukan dipilih) dari kaum profesional yang disebut kelompok-kelompok fungsional (functionele groepen). Sekali lagi, diseleksi secara cermat yang berkualitas, bermoral tinggi dan bijaksana. Sebagian lain adalah wakil-wakil daerah yang mengerti betul kondisi setiap daerah dari Indonesia yang demikian luasnya, dan yang dihormati serta mempunyai wibawa di daerahnya masing-masing.

Dengan demikian perwakilan kita yang akan memilih Presiden terdiri dari kombinasi antara keinginan rakyat (yang melalui pemilu), dan yang diseleksi sebagai de wijze mannen van het volk.

Lantas sistem musyawarah mufakat yang harus diperjuangkan mati-matian. Hanya kalau benar-benar deadlock dengan akibat tanpa keputusan yang bisa mengakibatkan kekosongan yang lantas menjurus pada chaos, maka pemungutan suara baru diberlakukan. Ini telah mentradisi yang dengan terharu saya alami sendiri di tahun 1987 ketika berfungsi sebagai anggota Badan Pekerja MPR. Terharu, betapa Golkar yang bisa memungut suara dan langsung bisa menggilas aspirasinya PDI dan PPP toh tidak mau melakukannya. Golkar menanggapi setiap pendapat dan argumentasinya PDI dan PPP dengan bersungguh-sungguh, berargumentasi dan meyakinkan PDI dan PPP supaya keputusan diambil secara bulat. Mengapa?

Bung Karno mengatakan, apakah 51% yang memenangkan yang 49% dengan perbedaan 2% saja itu sudah kehendak rakyat? Sudahkan itu dianggap sebagai Vox Populi Vox Dei?

Saya sendiri menyaksikan parlemen Inggris yang sedang menduduki mayoritas langsung keluar sidang ngobrol ketika partai minoritas mengajukan usulan beserta argumentasinya. Sama sekali tidak didengarkan. Hanya ketika pemungutan suara, partai mayoritas masuk ruang, menggunakan hak suaranya yang mayoritas untuk menggilas minoritas tanpa mengetahui apa yang dikehendaki minoritas. Sangat mungkin untuk kebaikan seluruh bangsa, termasuk mayoritas itu juga yang adalah anak bangsa. Toh a priori tidak didengar dengan maksud digilas pada waktu pemungutan suara. Inikah demokrasi?

Para founding fathers kita telah mengenali ekses seperti ini jauh sebelum Indonesia merdeka. Parlemen Inggris sudah tidak seperti itu lagi perilakunya sekarang. Namun kesadaran mereka bahwa yang demikian itu bukan demokrasi setelah para founding fathers kita mengenalinya, dan memasukkan ke dalam UUD 1945 cara pengambilan keputusan yang melalui “sistem musyawarah untuk mencapai mufakat yang dibimbing oleh hikmah kebijaksanaan”.

Demikianlah refleksi saya tentang kebijakan politik di era Orde Baru. Mohon dibantah, supaya kita saling asah, asih dan asuh menjadi bangsa yang pandai dan bijaksana.

Baik John Pilger maupun John Perkins mengemukakan bahwa instrumen terpenting dari kekuatan penjajahan baru adalah penggerojokan utang, seperti yang dapat kita baca dari uraian-uraiannya yang saya kutip di atas.

Untuk itu para teknokrat yang duduk dalam pemerintahan telah berhasil diindoktrinasi dengan dalil-dalil yang sangat tidak lazim dan sangat tidak masuk akal. Selama Orde Baru kebijakan pembangunan didasarkan atas dalil bahwa anggaran pembangunan dari APBN harus sepenuhnya dibiayai dari utang luar negeri yang dsediakan oleh IGII/CGI.

Kemudian utang luar negeri ini dalam APBN disebut pos “Pemasukan Pembangunan” (bukan utang), sehingga APBN yang jelas-jelas defisit disebut berimbang.

Sejak saya kembali di tahun 1970 dari studi dan bekerja di luar negeri untuk memperoleh pengalaman praktis, saya mengemukakan ketidak pahaman saya tentang logika dari dalil-dalil tersebut yang diyakini dan diterapkan oleh para guru besar yang duduk dalam pemerintahan.
Namun semuanya tidak digubris, dan kalau saya tanyakan dalam berbagai kesempatan seminar dan diskusi, saya dilecehkan dengan jawaban-jawaban yang sifatnya membanyol dengan senyum-senyum dewata, yang menganggap anak kecil yang tidak mengetahui apa-apa.

Namun kelompok yang sama atas perintah lembaga-lembaga internasional yang sama pula kini mengenal APBN yang defisit, menerbitkan Surat Utang Negara dalam denominasi rupiah. Lagi-lagi saya tidak habis pikir bagaimana mungkin para doktor dan para guru besar dari universitas yang dianggap paling hebat di Republik ini bisa diombang-ambing logikanya oleh ndoro-ndoro baru, walaupun kita telah lama merdeka dan berdaulat. Inikah yang oleh para filosoof Yunani kuno sudah disebut sebagai the corrupted mind? Jadi apakah kebijakan ekonomi selama Orde Baru didasarkan atas corrupted mind.

Ternyata semua Presiden kecuali Bung Karno tunduk pada para teknokrat yang jelas-jelas didudukkan oleh kartel IMF. Corrupted mind dari para teknokrat ini juga mewujud dalam sikapnya yang tidak peduli siapa presidennya, apakah mereka itu dihormati atau dihina di dalam batinnya, mereka harus selalu menguasai ekonomi. Yang hebat, mereka berhasil dengan gemilang. Hanya dalam era Gus Dur yang sekitar dua tahun itu sajalah yang merupakan perkecualian.

Ketika dalam berbagai kesempatan melakukan refleksi yang juga mengandung kegagalan era Orde Baru, mereka ramai-ramai menyalahkan Dr. BJ Habibie yang digambarkan sebagai seorang Vach Idiot dalam bidang teknologi. Berapa sih yang “dihamburkan” oleh beliau dibandingkan dengan hancur leburnya keuangan negara karena BLBI, Obligasi Rekap, Recovery Rate 15% yang dianggap wajar, beban bunga utang luar negeri, dan sebagainya?

Kelanjutan Struktural dari Konperensi Jenewa November 1967

Pengaruh pada kehidupan nyata dan praktis yang bahkan sudah menjadi kebijakan resmi pemerintah adalah ditiadakannya barang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Apakah ini perkembangan baru-baru ini saja? Tidak. UU no. 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing yang rancangannya disiapkan oleh kelompok David Rockeffeler di Jenewa bersama-sama dengan kelompok yang oleh David Rockeffeler dinamakan Berkeley Mafia masih mengakui adanya cabang-cabang produksi yang dianggap menguasai hajat hidup orang banyak, dan oleh karenanya tidak terbuka bagi modal asing, yaitu yang dirinci dalam pasal 6 ayat 1 sebagai berikut :

Undang-undang nomor 6 tahun 1968 mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri pasal 3 ayat 1 sudah mengizinkan investor asing memasuki cabang-cabang produksi yang jelas disebut “menguasai hajat hidup orang banyak” itu asalkan porsinya modal asing tidak melampaui 49%. Namun ada ketentuan bahwa porsi investor Indonesia yang 51% itu harus ditingkatkan menjadi 75% tidak lebih lambat dari tahun 1974.

Di tahun 1994 terbit peraturan pemerintah nomor 20 dengan pasal 5 ayat 1 yang isinya membolehkan perusahaan asing melakukan kegiatan usaha yang tergolong penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak yaitu pelabuhan, produksi dan transmisi serta distribusi tenaga listrik umum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api umum, pembangkitan tenaga atom dan mass media.”

Pasal 6 ayat 1 mengatakan : “Saham peserta Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) dari seluruh modal disetor perusahaan pada waktu pendirian.”

Apa artinya ini? Artinya adalah bahwa pasal 6 ayat 1 UU no. 1/1967 mengatakan bahwa perusahaan asing tidak boleh memasuki bidang usaha yang tergolong penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak beserta perinciannya. UU no. 6/1968 pasal 3 ayat 1 mengatakan bahwa kalau di dalam sebuah perusahaan kandungan Indonesianya kurang dari 51%, harus dianggap sebagai perusahaan asing. UU no. 4/1982 melarang asing sama sekali masuk di dalam bidang usaha pers. PP 20/1994 lalu dengan enaknya mengatakan bahwa kalau di dalam perusahaan kandungan Indonesianya adalah 5% sudah dianggap perusahaan Indonesia yang dapat melakukan kegiatan usaha yang tergolong penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak beserta perinciannya. Jadi PP no. 20/1994 menentang UU no. 1/1967, menentang UU no. 6/1968, menentang UU no. 4/1982 dan menentang jiwa pasal 33 UUD 1945.

Dalam aspek lain PP 20/1994 juga menentang UU no. 6/1968 pasal 6 yang berbunyi : ” Waktu berusaha bagi perusahaan asing, baik perusahaan baru maupun lama, dibatasi sebagai berikut :

PP no. 20/1994 menentukan bahwa batas antara boleh oleh asing atau tidak adalah kepemilikan oleh pihak Indonesia dengan 5%. Tidak ada lagi pembatasan waktu tentang dikuranginya porsi modal asing.

PENGINGKARAN TERHADAP UUD 1945 YANG SENGAJA DITUANGKAN DALAM BENTUK PELECEHAN DAN PENGHINAAN

Yang saya kemukakan tadi semuanya saya tulis di harian Kompas di tahun 1994 segera setelah ditebitkannya PP no. 20 tahun yang sama. Dalam artikel tersebut saya memberikan komentar sebagai berikut :

Kita disuruh ikut P-4 supaya memahami dan menghayati Pancasila dan UUD 1945. Pemahaman dan penghayatan itu tentunya jiwanya, spiritnya atau itikadnya. Jiwa, spirit dan itikad ini sekarang dihargai dengan 5% keikut sertaan pihak Indonesia.

Saya tulis juga ketika itu bahwa “Yang sangat menyakitkan adalah juga diambilnya rumusan pasal 33 UUD 1945 secara mentah-mentah, yang lalu dikatakan bahwa itu sekarang boleh ada di tangan asing dengan kandungan Indonesia 5%. Jadi seperti menantang atau meremehkan UUD 1945.

Bagaimana Posisinya Hari Ini?

Posisinya per hari ini ialah yang dikumandangkan dalam Infra Struktur Summit ke I di Hotel Shangrilla oleh Menko Perekonomian yang ketika itu dijabat oleh Aburrizal Bakrie. Dalam kesempatan itu diumumkan kepada dunia bahwa di Indonesia sudah tidak ada lagi cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Karena itu, barang dan jasa publik apapun boleh dimiliki, dikuasai dan dikendalikan oleh pemodal swasta. Swasta asing boleh menguasainya 100%. Tidak ada lagi sisa 5% seperti yang tercantum dalam PP nomor 20 tahun 1994. Tidak ada lagi kewajiban pemerintah untuk mengadakannya secara gotong royong melalui instrumen pajak. Semuanya adalah obyek mencari laba oleh swasta yang bersaing dengan mekanisme pasar.

Infra Struktur Summit ke II

Infra Struktur Summit ke II diselenggarakan tidak lama setelah Dr. Boediono diangkat sebagai Menko Perekonomian atas saran dari negara adi kuasa dan lembaga-lembaga internasional.

Dalam Summit tersebut Boediono mengulanginya lagi apa yang telah dikemukakan oleh pendahulunya, Menko Aburizal Bakrie. Tetapi sekarang ditambah dengan menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia sekali-kali tidak akan melakukan perbedaan perlakuan antara perusahaan Indonesia dan Perusahaan asing dalam bidang dan dalam bentuk apapun.

Semuanya didahului dengan mempengaruhi pikiran dan pembentukan opini publik dalam bidang mekanisme pasar, liberalisasi total, swastanisasi total dan globalisasi total yang harus memusnahkan nasionalisme dan patriotisme.

Saya kira dalam hisap menghisap kekayaan, kita praktis sudah habis. Memang elitnya masih enak, banyak orang kaya, tetapi mayoritas sangat besar hidup dalam kondisi yang mirip dengan segobang sehari. Ke mana sisanya yang jelas dan pasti jauh melampaui yang dimiliki oleh orang-orang terkaya Indonesia? Bukankah ke perusahaan-perusahaan yang berkumpul di Jenewa dalam bulan November tahun 1967 dan yang oleh elit bangsa Indonesia dituntun masuk ke Indonesia untuk melakukan yang oleh John Pilger disebut plunder (perampokan).

Kolonialisme Baru

Golongan yang mapan selalu mengemukakan pendiriannya dengan bertanya : Bukankah kehidupan kita sekarang ini makmur dan nyaman? Lihat betapa banyaknya gedung-hedung pencakar langit dengan seluruh isinya yang super mewah, hotel-hotel, restoran-restoran dan toko-toko yang luar biasa gemerlapannya. Apa yang anda keluhkan?

Jawabnya : zaman kolonial dahulu juga ada golongan mapan yang menikmati semuanya ini. Mereka juga berpesta pora setiap malamnya di sociteit yang ekslusif. Tetapi bagian terbesar dari rakyat hidup dalam kemelaratan yang oleh Bung Karno digambarkan sebagai rakyat yang hidup dengan segobang (dua setengah sen) sehari.

Dahulu penjajahnya Belanda yang sampai sekarang menghuni kota Wassenaar yang merupakan simbol dari kekayaan hasil penjajahan. Maka oleh rakyat Belanda kota ini disebut sebagai kotanya oud Indische gasten (mantan tamu-tamu di Hindia Belanda). Simbol kekayaan yang dihisap adalah gedung-gedung sepanjang sungai-sungai buatan yang memenuhi Amsterdam, yang terkenal dengan herenhuizen.

Kalau Belanda dengan kroni-kroninya elit bangsa Indonesia bisa menghisap selama 350 tahun, mengapa lembaga-lembaga internasional, perusahaan-perusahaan raksasa asing beserta kroni-kroninya bangsa Indonesia yang berkuasa tidak dapat menjajah dan menghisap bangsa Indonesia selama ratusan tahun juga? Dan juga dengan bagian terbesar rakyat Indonesia yang maksimal hidup dengan 2 dollar AS sehari? (Definisi Bank Dunia untuk garis kemiskinan).

Kartel Internasional

Dengan apa yang dinamakan globalisasi banyak lembaga-lembaga internasional yang tercipta dan berperan sangat penting buat negara-negara sasaran.

Seperti telah dikatakan tadi instrumen penting yang dipakai untuk menghisap Indonesia dalam peperangan ekonomi atau yang oleh Jenderal Ryamizard Ryakudu dan Seskoad dinamakan “Perang Modern” adalah utang oleh pemerintah, baik luar negeri maupun dalam negeri.

Negara-negara yang memberi utang kepada Indonesia tergabung dalam sebuah organisasi sangat rapi yang bernama CGI. Negara-negara yang sama, tetapi dalam menghadapi Indonesia dalam perundingan penundaan pembayaran cicilan utang pokok dan bunganya yang tidak mampu dibayar ketika jatuh tempo tergabung dalam Paris Club. Negara-negara yang sama juga memberikan utang kepada negara-negara sasaran melalui lembaga-lembaga internasional tanpa dapat diketahui asal usul negaranya, yaitu melalui Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan IMF. Keseluruhannya disatukan sikap dan perilakunya terhadap Indonesia di bawah pimpinan IMF.

Semua lembaga internasional ini melakukan pendiktean kepada Indonesia dalam bidang perumusan kebijakannya. Program IMF yang “dipaksakan” kepada Indonesia melalui apa yang dinamakan Extended Fund Facility atau Letter of Intent. Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia menerbitkan apa yang dinamakan “country strategy report” untuk Indonesia yang isinya penuh dengan kebijakan yang harus dilakukan oleh Indonesia. Kalau semuanya ini digabung menjadi satu dan kita baca dengan teliti, akan menjadi sangat jelas bahwa sudah lama pemerintah Indonesia tidak pernah merumuskan kebijakannya sendiri yang mendasar. Semua aspek penting ditentukan oleh CGI, IMF, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. Yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hanyalah kebijakan-kebijakan detil yang sifatnya penjabaran untuk pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan dasar yang ditentukan oleh apa yang saya namakan Kartel IMF.

Untuk menjamin kebijakan-kebijakan Kartel IMF, Presiden RI, siapapun orangnya harus mengangkat orang-orang yang ditentukan oleh Kartel IMF menjadi menteri-menteri ekonomi yang strategis. Kalau tidak, semua kroninya akan menjaga supaya menteri-menteri yang tidak masuk dalam kroninya ditekan oleh Presidennya sendiri atau opini publik yang diciptakan untuk menuruti apa saja yang dimaui oleh Kartel IMF, dan Kartel IMF secara blok yang kuat memberikan dukungan sepenuhnya dalam bentuk kebijakan pemberian utangnya kepada Indonesia beserta perlakuan selanjutnya dari utang ini.

PENUTUP

Tulisan ini dimaksud memberikan refleksi tentang kebijakan-kebijakan mendasar di era Soeharto atau yang secara resmi kita kenal dengan Orde Baru. Lakonnya memang berakhir dengan lengsernya Pak Harto.

Namun demikian, tulisan ini memuat gambaran lanjutannya setelah Pak Harto lengser yang disambung dengan zaman yang dinamakan Orde Reformasi yang masih berlangsung.

Mengapa? Karena apa yang berlangsung selama Orde Reformasi tidak dapat terjadi begitu saja. Landasannya telah diletakkan selama Orde Baru, dan sampai sekarangpun para penguasa ekonominya tidak berubah, yaitu para akhli ekonomi dari kelompok dan mashab pikiran yang sama, yang dipilih dan dikendalikan oleh lembaga-lembaga internasional dan perusahaan-perusahaan multinasional raksasa yang sama.

Widjojo Nitisastro dan Ali Wardhana tidak pernah tidak memperoleh Keputusan Presiden, siapapun orangnya sampai sekarang ini, yang mengangkatnya sebagai Penasihat Presiden urusan ekonomi. Dan beliau-beliau sampai saat ini masih berkantor di gedung Departemen Menko Perekonomian dan Departemen Keuangan, yang sejak Orde Baru sudah merupakan benteng kekuatan kolonial pasca Perang Dunia Kedua.

Kalau kolonialisme Belanda diakhiri dengan pemberontakan perjuangan kemerdekaan, apakah Orde Kolonialisme Baru ini akan ada akhirnya, dan apakah kira-kiranya bentuknya kalau akan ada. Juga berapa lamakah Kolonialisme Baru dengan kombinasi baru ini akan bertahan? 350 tahun, atau 100 tahun, atau lebih pendek lagi?

Apakah Pak Harto mengambil kebijakan-kebijakan yang sangat salah sehingga “keberhasilan” pembangunan ekonomi yang didengung-dengungkan itu buat saya (dan saya yakin juga buat sangat banyak orang lainnya) adalah semu atau palsu !

Sebagai Presiden dengan sistem presidensiil, tanggung jawab terakhir memang ada pada pundak Presiden. Tetapi secara substantif Pak Harto tidak paham tentang ekonomi. Karena itu yang menjadi krusial adalah memilih orang-orang yang tepat. Tepatkah pilihan Pak Harto yang jatuh pada para ekonom dari kelompok Berkeley Mafia ?

Menurut saya bukan hanya salah, inilah malapetaka yang paling besar. Sri Sultan Hemengkubuwono IX dan Adam Malik yang mengawal mereka dalam pertemuan pertama dengan kekuatan-kekuatan internasional, yaitu pertemuan di Jenewa di bulan November tahun 1967 juga tidak bisa disalahkan sepenuhnya atas dasar keawaman mereka dalam bidang ekonomi.

SEJARAH KEBIJAKAN EKONOMI OLEH BERKELEY MAFIA

Marilah sekarang kita telusuri bagaimana kronologi atau urut-urutan kejadiannya? Yang saya kemukakan bukan temuan dan pendapat saya, tetapi temuan dan pendapat orang-orang Inggris dan Amerika. Ceriteranya adalah sebagai berikut.

Izinkan saya sekarang mengutip observasi dari seorang wartawan terkemuka berkewarganegaraan Australia yang bermukim di Inggris, yaitu John Pilger yang membuat film dokumenter tentang Indonesia dan juga telah dibukukan dengan judul : “The New Rulers of the World”. Dua orang lainnya adalah Prof. Jeffrey Winters, guru besar di North Western University, Chicago dan Dr. Bradley Simpson yang meraih gelar Ph.D. dengan Prof. Jeffrey Winters sebagai promotornya. Yang satu berkaitan dengan yang lainnya, karena beberapa bagian penting dari buku John Pilger mengutip temuan-temuannya Jeffrey Winters dan Brad Simpson.

Sebelum mengutip hal-hal yang berkaitan dengan Indonesia, saya kutip pendapatnya John Pilger tentang Kartel Internasional dalam penghisapannya terhadap negara-negara miskin.

Saya kutip :

Saya ulangi sekali lagi paragraf yang sangat relevan dan krusial, yaitu yang berbunyi :

“Their power derives largely from an unrepayable debt that forces the poorest countres….” atau “Kekuatan negara-negara penghisap didasarkan atas utang besar yang tidak mampu dibayar oleh negara-negara target penghisapan.”

John Pilger mengutip temuan, pernyataan dan wawancara dengan Jeffrey Winters maupun Brad Simpson. Jeffrey Winters dalam bukunya yang berjudul “Power in Motion” dan Brad Simpson dalam disertasinya mempelajari dokumen-dokumen tentang hubungan Indonesia dan dunia Barat yang baru saja menjadi tidak rahasia, karena masa kerahasiaannya menjadi kadaluwarsa.

Saya kutip halaman 37 yang mengatakan :

Di halaman 39 ditulis :

John Perkins

Benarkah sinyalemen John Pilger, Joseph Stiglits dan masih banyak ekonom AS kenamaan lainnya bahwa utanglah yang dijadikan instrumen untuk mencengkeram Indonesia ?

Dalam rangka ini, izinkankanlah saya mengutip buku yang menggemparkan. Buku ini ditulis oleh John Perkins dengan judul : “The Confessions of an Economic Hitman”, atau “Pengakuan Seorang Perusak Ekonomi”. Buku ini tercantum dalam New York Times bestseller list selama 7 minggu. Saya kutip sambil menterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut.

Halaman 12 :

Halaman 13 :

Halaman 15 :

Halaman 15-16 :

Halaman 15 :

Halaman 16 :

Halaman 19 :

Bab tiga khusus tentang Indonesia dengan judul : “Indonesia, pelajaran buat Penghancur Ekonomi”.

Halaman 21 :

Halaman 28 :

Dari sanalah John Perkins dengan Tim-nya beroperasi, yang didukung sepenuhnya oleh para anak bangsa yang menjadi pengkhianat terhadap rakyat dan bangsanya sendiri.

Wafatnya Pak Harto menimbulkan berbagai refleksi tentang jasa-jasa maupun dosa-dosanya.

Salah satu bidang yang direfleksikan adalah bidang ekonomi. Banyak yang menilai bahwa Pak Harto sangat berhasil dalam membangun ekonomi bangsa Indonesia. Indikator terpenting dari keberhasilan yang ditonjolkan adalah sebagai berikut :

Saya akan membatasi diri pada memberikan ulasan tentang ekonomi sebagai berikut.

Inflasi dan Tingkat Suku Bunga

Pertama tentang penurunan tingkat inflasi yang mencapai 600%. Inflasi atau bahkan kerusakan yang luar biasa hebatnya dan setelah ditangani membaik drastis, sebenarnya juga terjadi di mana-mana. Contoh yang paling hebat adalah Jerman setelah kalah Perang Dunia kedua. Setiap kali terjadi kekalutan sosial politik, inflasi melambung. Tentu ada faktor salah urus ekonomi. Tapi inflasi yang sampai 600% tidak mungkin karena kelangkaan barang semata. Faktor psikologis memegang peran sangat penting. Semakin ekstrem kerusakannya, semakin mudah menjadikannya “normal” kembali. Mengapa? Karena kerusakan yang sama sekali tidak masuk akal itu penyebab yang paling utama adalah faktor psikologi. Dengan berubahnya pimpinan baru dalam kondisi yang sangat kalut, kepercayaan rakyat langsung saja kembali. Lantas faktor teknis ialah “digerojoknya” uang oleh sebuah klub yang khusus dibentuk untuk memberikan utang kepada Indonesia, yaitu IGGI. Dengan kesemuanya ini, apakah kita boleh mengatakan bahwa tingkat inflasi selama 32 tahun itu memang normal? Yang kita alami, tingkat inflasi rata-rata selama 32 tahun di atas 10%, sedangkan di negara-negara yang normal selalu jauh di bawah 10%. Utang luar negeri juga mempunyai potensi pengekangan kemandirian yang akan diuraikan lebih lanjut.

Inflasi erat hubungannya dengan tingkat suku bunga. Selama Orde Baru, tingkat bunga yang harus dibayar oleh dunia usaha untuk kredit yang diperolehnya untuk jangka waktu sangat lama di atas 20%. Di negara-negara yang normal, yaitu Eropa dan Amerika Serikat, yang para pemimpinnya memuji Tim Ekonomi-nya pak Harto, inflasinya sangat rendah, rata-rata di bawah 5%.

Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB)

Sekarang tentang pertumbuhan ekonomi. Kita menggunakan istilah Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Product (GDP), bukan istilah Produk Nasional Bruto atau Gross National Product (GNP). Apa beda antara dua istilah ini? GDP adalah produksi yang berlangsung di wilayah Republik Indonesia, termasuk produksi yang dilakukan oleh investor asing. Sebagai contoh, kalau ada investor asing besar yang melakukan investasi sangat besar dalam bidang pertambangan, hasil tambang yang dikeduk dari perut bumi Indonesia adalah miliknya investor asing. Indonesia kebagian pajak dan royalty. Tetapi produk mineral yang dikeduk dan dibawa keluar Indonesia dicatat sebagai GDP yang rata-rata 7% itu. Bagaimana pembagian manfaat yang persis dari hasil pembangunan selama Orde Baru antara bangsa Indonesia dan bangsa asing tidak pernah dihitung.

Sebagai contoh, minyak yang begitu penting dan strategis artinya sebesar 85% dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan asing. Pertamina hanya 15%. Lantas kontrak bagi hasil yang formulanya 85% untuk Indonesia dan 15% untuk kontraktor asing nyatanya sampai sekarang pembagiannya 60% untuk bangsa Indonesia dan 40% untuk para perusahaan-perusahaan minyak asing itu. Alasannya karena cost recovery. Kok tidak habis-habis sampai sekarang?

Kalau ada investor asing besar mengeduk mineral yang mahal, mineral ini masuk ke dalam GDP yang 7% rata-rata itu. Tetapi barangnya milik asing, dan kalau diekspor, dicatat sebagai ekspor Indonesia yang meningkat. Oleh karena itu Prof. Sri-Edi Swasono menyebutnya “Pembangunan di Indonesia”, bukan “Pembangunan oleh Bangsa Indonesia”.

Pemerataan : Pemberdayaan Rakyat Kecil dan Pemberantasan Kemiskinan

Tidak dapat diingkari bahwa selama era Orde Baru memang ada upaya-upaya pemberantasan kemiskinan atau lebih baik pengurangan penderitaan dalam bentuk Puskesmas, Beras Miskin, Posyandu dan sejenisnya.

Juga ada upaya-upaya dalam bentuk berbagai macam kredit untuk UKM seperti Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Candak Kulak.

Orde Baru juga menghasilkan Undang-Undang Anti Monopoli dan Undang-Undang Usaha Kecil sebagai rambu-rambu agar mekanisme pasar tidak terjerumus pada ekses-ekses dari free fight liberalism.

Namun kekuatan-kekuatan yang mendorong ke arah cut throat competition dan free fight liberalism jauh lebih kuat atas pengaruh lembaga-lembaga internasional beserta perusahaan-perusahaan multinasional raksasa yang langsung memegang leher bangsa Indonesia di Jenewa dalam bulan November 1967, yang lengkapnya akan diuraikan dalam bab tersendiri dalam tulisan ini.

Itulah sebabnya bahwa walaupun ada berbagai program tersebut yang dikembangkan, posisi dari Usaha Kecil Menengah (UKM) dibandingkan dengan usaha besar luar biasa timpangnya seperti yang digambarkan dalam bab berikut ini.

Pemerataan : Peran Usaha Kecil Menengah (UKM)

Banyak indikator tentang apakah pemerataan tercapai atau tidak. Buat saya yang terpenting adalah peran UKM, karena mereka pencipta lapangan kerja. Kecuali itu, kebijakan yang pro keadilan dan pemerataan hasilnya juga harus tercermin dalam bentuk keadilan dan kewajaran serta kepatutan dalam pembagian kenikmatan dan beban antara perusahaan besar dan UKM. Mari kita lihat angka-angkanya per tahun 2000. Sampai sekarang angka-angka ini tidak banyak berubah, mungkin bahkan memburuk dengan tutupnya begitu banyak industri sangat kecil yang kesulitan BBM, kedelai dan gandum, ditambah dengan saingan dari China yang dahsyat.

Secara empirik, peran UKM dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional cukup signifikan. Dari sekitar Rp.35,2 triliun tambahan produk domestik bruto (PDB) yang terbentuk selama periode 1998-2001, maka lebih dari separuh kenaikannya (56,2% atau Rp.19,8 triliun) disumbangkan oleh UKM . Menurut sektornya, pada periode yang sama, maka di sektor perdagangan, UKM menyumbang 89,9% dan di sektor jasa menyumbang 65,3% dari tambahan PDB yang terbentuk. Bahkan di sektor keuangan, sementara lembaga keuangan menengah dan besar mengalami penurunan nilai tambah, masing-masing sebesar 1,7% dan 2,0%; maka lembaga keuangan kecil justru mengalami peningkatan nilai tambah (PDB), yaitu sebesar 2,0%. Sedangkan secara relatif, kenaikan nilai tambah UKM di sektor industri pengolahan (16,6%) lebih besar dibanding usaha besar (15,4%).

Dari total tambahan lapangan kerja yang tercipta selama periode 1998 – 2001, usaha kecil dan usaha menengah masing-masing menyerap 7,9 juta dan 1,0 juta tenaga kerja, sedangkan usaha besar hanya menyerap tambahan tenaga kerja sebesar 41,7 ribu. Di sektor industri pengolahan, tambahan lapangan kerja yang diciptakan oleh industri kecil dan menengah sangat besar, yaitu masing-masing 2,6 juta dan 0,4 juta; sedangkan industri besar hanya menciptakan 28,3 ribu tambahan lapangan kerja. Demikian pula di sektor lainnya seperti perdagangan dan jasa, tambahan lapangan kerja yang diciptakan oleh usaha kecil juga sangat besar dibandingkan dengan skala usaha besar, yaitu masing-masing sekitar 3,3 juta dan 1,1 juta.

Secara keseluruhan, dalam periode yang sama produktivitas usaha dari usaha kecil cukup bertahan (tetap di sekitar Rp.4,2 juta per unit usaha), sedangkan produktivitas usaha dari usaha menengah dan besar mengalami penurunan, masing-masing dari Rp.1,24 miliar dan Rp.85,85 miliar di tahun 1998 menjadi Rp.1,23 miliar dan Rp.82,4 miliar per unit usaha di tahun 2001. Sementara itu, produktivitas tenaga kerja di usaha kecil, menengah, maupun besar mengalami penurunan.

Angka-angka tersebut mengungkapkan bahwa yang menggerakkan ekonomi kita selama resesi ini adalah kekuatan ekonomi rakyat yang disebut usaha kecil dan mikro yang jumlahnya sekitar 39 juta. Boleh dikatakan merekalah yang dalam kondisi kehancuran perbankan mampu membuat ekonomi tumbuh dengan 4,8% di tahun 2000 dan akan tumbuh terus. Bagian terbesar perusahaan kecil dan menengah ini sama sekali tidak melakukan kejahatan, tidak berdosa apapun juga, sehingga hampir tidak mempunyai kredit macet (relatif kecil). Kelompok inilah yang mencerminkan wujud nyata kehidupan bagian terbesar rakyat Indonesia yang mempunyai potensi luar biasa untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian ekonomi nasional.

Namun demikian ditinjau dari sudut keadilan dalam pembagian pendapatan, masih terjadi kesenjangan yang sangat besar. Andil UKM rata-rata secara individual masih sangat kecil dibandingkan dengan usaha besar. Definisi Usaha Kecil di Indonesia adalah usaha yang mempunyai omset kurang dari Rp.1 milyar setahun, dan usaha menengah yang mempunyai omset lebih dari Rp.1 milyar tetapi kurang dari Rp.50 milyar.

Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan bahwa jumlah perusahaan seluruhnya di Indonesia adalah 36,8 juta. Dari jumlah ini yang tergolong Usaha Menengah Kecil (UKM) sebesar 99,9%. Jumlah perusahaan-perusahaan besar hanya 1.831 buah atau 0,01%. Tetapi andilnya dalam pembentukan PDB sebesar 40,64%. Yang 99,99% dari jumlah perusahaan bertanggung jawab atas 59,36% dari PDB.

Ditinjau dari sudut jumlah perusahaan, UKM merupakan 99.9% dari seluruh jumlah perusahaan di Indonesia. Ditinjau dari sudut penampungan angkatan kerja, UKM menampung 99,44% dari angkatan kerja yang ada.

Tetapi kalau andil UKM dalam pembentukan Produk Domestik Bruto atau PDB yang diambil, sangat tidak proporsional. UKM yang merupakan 99,9% dari jumlah perusahaan, andilnya dalam pembentukan PDB sebesar 59% atau Rp.638 trilyun. Usaha besar yang merupakan 0,01% dari seluruh jumlah perusahaan memberikan andil sebesar 41% terhadap PDB atau Rp.437 trilyun.

Kalau kita ambil rata-ratanya, setiap UKM membentuk PDB senilai Rp.638 trilyun setiap tahunnya, sedangkan Usaha Besar yang hanya 0,01% membentuk PDB sebesar Rp.437 trilyun. Diambil rata-ratanya, andil perusahaan-perusahaan besar dalam pembentukan PDB adalah Rp.238,7 milyar per tahun per perusahaan, sedangkan UKM sebesar rata-rata Rp.17 juta per tahun per perusahaannya. Ini berarti bahwa andil per perusahaan besar dalam pembentukan PDB adalah 13.770 kali lipat dari andil UKM.

Mengapa andil dalam pembentukan PDB begitu penting? Karena andil dalam pembentukan PDB kurang lebihnya mencerminkan pendapatan. Dapat kita bayangkan betapa timpangnya pendapatan rata-rata dari UKM dibandingkan dengan perusahaan berskala besar.

Kesadaran ini ada pada setiap pemerintah, termasuk pemerintah Orde Baru. Dalam masa Orde Baru itu, berbagai program untuk UKM dikembangkan seperti Kredit Investasi Kecil atau KIK, Kredit Usaha Kecil atau KUK, Kredit Modal Kerja Permanen atau KMKP, Pola Inti Rakyat atau PIR, pola kemitraan, pengembangan modal ventura dan masih ada beberapa lagi.

Tetapi seperti yang dapat kita lihat, pendapatan nasional yang jatuh pada UKM kecil. Bukan hanya pendapatannya yang kecil. Pendapatan yang kecil dibarengi dengan andil yang sangat besar dalam reselience atau kekenyalan atau ketahanan ekonomi nasional.

Apakah pemujaan dalam bidang kesuksesan pembangunan ekonomi oleh Orde Baru justified kalau kita melihat angka-angka tersebut tadi?