Platform Presiden 2014 (4) PERTANIAN, TRANSMIGRASI DAN KETAHANAN PANGAN
Masalah Pertanian, Transmigrasi dan Ketahanan Pangan tidak dapat dipisahkan yang satu dengan lainnya. Ketiga hal ini saling berkaitan. Karena itu kami satukan dalam satu bab.
Berbicara tentang pertanian, kendala utama adalah pemilikan lahan oleh petani kita. Petani yang memiliki tanah sendiri tidak banyak. Dan yang dimiliki oleh para petani juga rata-rata hanya sekitar 0,3 hektar saja, yang jelas tidak optimal, bahkan tidak mencukupi hasilnya guna memperoleh tingkat hidup yang sebagaimana mestinya.
Indonesia, terutama di luar pulau Jawa, tanahnya melimpah. Karena itu transmigrasi sangat penting, agar penduduk disebar secara merata pada tanah-tanah yang subur. Pentingnya transmigrasi sudah sangat dikenali sejak Indonesia merdeka. Dalam era Presiden Soeharto yang panjang, transmigrasi dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.
Jadi kepemilikan lahan pertanian oleh para petani dengan luas tanah yang
mencukupi sangat penting, yang hanya dapat diwujudkan dengan konsep dan kebijakan transmigrasi yang direncanakan dengan matang.
Kalau produksi sudah memadai, tetapi pembentukan harga hasil-hasil pertanian diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar, harga yang terbentuk bisa menjadi sangat rendah yang berarti pendapatan yang rendah buat para petani, yang berarti bahwa para petani yang miskin dan dipertahankan miskin dengan harga yang rendah, memberi subsidi kepada bagian dari rakyat yang lebih kaya.
Untuk menanggulangi masalah ini peran BULOG menjadi sangat penting. BULOG juga sangat penting untuk menjaga kecukupan pangan.
PERTANIAN
Sektor ini sangat penting, karena kecuali harus dapat memenuhi kebutuhan pangan, juga merupakan sektor yang menghidupi bagian terbesar rakyat kita, yang sampai sekarang dibiarkan dalam kemiskinan.
Dengan dalih bahwa hasil produksinya merupakan bahan pokok bagi rakyat seluruhnya, maka harga harus ditentukan cukup rendah agar terjangkau oleh seluruh rakyat, yang rata-rata pendapatannya masih rendah.
Kebijakan yang perlu diberlakukan oleh Presiden terpilih untuk periode 2014 – 2019 dalam bidang pertanian adalah sebagai berikut :
- Pemerintah menentukan tanah-tanah yang mutlak diperuntukkan lahan pertanian. Tanah-tanah ini tidak boleh dialihkan fungsinya. Badan Pertanahan Nasional membuat master plan khusus untuk lahan-lahan pertanian yang mutlak tidak boleh dialihkan fungsinya
- Tanah yang sudah digarap sebagai lahan pertanian tidak boleh dialihkan fungsinya.
- Petani pemilik tanah tidak diperbolehkan menjual tanahnya kepada orang yang akan mengalihkan fungsinya menjadi tanah non pertanian.
- Banyak lahan pertanian yang dimiliki oleh tuan-tuan tanah yang bermukim di perkotaan. Pola yang umum berlaku yalah bahwa buruh tani memperoleh hasil dalam naturasebesar 2/5. Ini sangat tidak adil dan dengan pendapatan yang demikian buruh tani tidak bisa hidup dengan layak. Maka tanah yang digarap oleh buruh tani dibeli paksa oleh pemerintah dengan formula yang cukup adil. Tanahnya dibiarkan digarap oleh buruh tani dengan bagi hasil yang secara drastis menguntungkan buruh tani. Tabungannya dapat dipakai untuk membeli tanah yang digarapnya dari pemerintah dengan harga yang sangat terjangkau.
- Masterplan tanah pertanian mencakup seluruh Indonesia, terutama di luar Jawa yang potensinya masih besar. Pembuatan masterplan ini, terutama yang menyangkut daerah-daerah terpencil di luar pulau Jawa adalah pekerjaan jangka panjang.
- Petani yang menggarap tanahnya sendiri, luas rata-ratanya jauh di bawah optimal, yaitu 0,3 hektar. Pemerintah harus melakukan landreform menyeluruh, agar petani pemilik ini dapat diperbesar pemilikannya dengan harga yang terjangkau.
Perhatian sangat serius dan penanganan sangat bersungguh-dungguh dalam bidang pertanian akan merupakan masalah hidup mati buat bangsa kita, karena harga pangan yang kecenderungannya akan terus meningkat. Ini terkait erat dengan kenyataan bahwa banyak bahan makanan yang dikonversi menjadi energi seperti jagung.
TRANSMIGRASI
- Tanah subur dengan iklim kondusif untuk pertanian dan perkebunan yang tersebar di seluruh kepulauan masih sangat banyak yang belum dihuni atau penduduknya terlampau sedikit.
- Pemanfaatan tanah-tanah seperti ini tidak dapat dipisahkan dari Transmigrasi. Transmigrasi yang sudah lama tidak terdengar lagi mulai digarap secara sungguh-sungguh dengan titik tolak dari apa saja yang sudah pernah dilakukan di masa lampau.
- Pola transmigrasi oleh pemerintah harus dilakukan secara profesional. Jangan segan-segan menggunakan jasa konsultan dari negara lain yang jelas-jelas mempunyai pengetahuan dan pengalaman.
- Transmigrasi tidak berarti hanya memindahkan penduduk. Prasarananya dibangun oleh pemerintah dengan pembiayaan oleh APBN. Pemerintah tidak boleh mendasarkan segala-galanya pada mekanisme pasar dan tidak boleh mempunyai pandangan bahwa barang dan jasa publik harus diserahkan kepada swasta yang keputusannya semata-mata didasarkan atas perhitungan untung rugi.
Terpusatnya segala-galanya di kota-kota besar, terutama di Jakarta menunjukkan betapa tiadanya kemampuan atau keinginan atau visi bahwa di luar pulau Jawa potensi untuk kegiatan apa saja masih sangat besar, walaupun sudah banyak yang “dirampok”.
KETAHANAN PANGAN DAN BULOG
Pemerintah harusmenjamin harga yang memadai bagi petani untuk dapat mencukupi kehidupannya. Caranya memfungsikan BULOG untuk beras dan komoditi pertanian yang penting lainnya.Kebijakannya mempertahankan harga yang cukup tinggi guna memberi pendapatan yang memadai kepada para petani. Bagaimana mekanisme kerja BULOG untuk mencapai semua tujuan ini sudah dirumuskan sejak awal BULOG didirikan, dan disempurnakan terus. Intinya, untuk komoditi strategis seperti beras, minyak goreng, gula dan kebutuhan pokok lainnya BULOG membentuk dana egalisasi yang dipakai untuk melakukan operasi pasar melalui mekanisme pasar yang ada. BULOG menggunakan kekuatan modalnya untuk melakukan penjualan dan pembelian dengan maksud menjaga kecukupan pangan dan kebutuhan pokok, dan menjaga stabilitas harga. Karena itu BULOG memang diperbolehkan merugi. Biasanya, kerugian dan keuntungannya berimbang dalam melakukan operasi pasar.
Yang harus dijalankan sekarang agar BULOG dijaga kebersihannya dari KKN. Caranya memberikan gaji tinggi kepada para pejabat BULOG, tetapi menghukumnya sangat berat kalau masih berani ber-KKN.
BULOG harus menyadari sepenuhnya bahwa perannya dalam membela rakyat banyak dan dalam bidang ketahanan pangan sangat krusial. Maka Presiden akan sangat keras terhadapnya kalau lalai dan tidak berdisiplin. BULOG hanya bisa bekerja sebagaimana mestinya kalau Tim Ekonomi tidak dogmatis dan doktriner dengan paham mekanisme pasar yang dimutlakkan dan dipegang teguh bagaikan agama. Kelompok fundamentalisme pasar harus disingkirkan dari kekuasaan ekonomi.
Kebijakan harga beras yang menjamin kehidupan yang layak buat para petani tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pengaturan lahan dalam kerangka yang lebih luas, atau kebijakan tata ruang. Caranya telah dikemukakan dalam paragraf sebelumnya.
Bagian terbesar dari petani beras hidup dalam kemiskinan.Ironisnya, justru mereka yangmenyediakan beras untuk seluruh bangsa. Sangat tidak adil.
Jadi dalam kontroversi harga beras murah atau harga beras mahal, kebijakan Presiden hendaknya jelas, yaitu bahwaharga beras harusmenjamin pendapatan yang layak buat petaninya. Ini berarti bahwa beras harus dibeli dengan harga yang cukup tinggi untuk memberi pendapatan yang memadai kepada para petani.
Agar harga terjangkau buat rakyat banyak, BULOG menjual dengan tingkat harga yang sesuai dengan daya beli masyarakat. Jadi BULOG membeli dari petani dengan harga yang relatif tinggi guna menjamin pendapatan yang memadai buat para petani, namun menjualnya dengan harga yang relatif rendah guna menjamin terjangkaunya beras dan bahan pokok lainnya buat rakyat banyak.
Apakah dengan demikian berarti bahwa BULOG harus selalu merugi ? Tidak harus selalu merugi, karena berapa besar pendapatan BULOG dan berapa besar jumlah uang yang harus dipakai untuk membeli beras dari para petani sangat tergantung dari volume supply dan demand. Dalam hal supply banyak, harga yang menurun bisa memberikan pendapatan yang mencukupi bagi para petani, tergantung dari elastisitas harganya.
Dengan memasukkan faktor impor dan ekspor, perbandingan harga di paar internasional yang bisa berbeda dengan harga di dalam negeri juga bisa memberikan kompensasi yang membuat BULOG impas, atau bahkan untung. Jelas bahwa semuanya tergantung dari keseluruhan supply dan demand di dunia.
Namun kalaupun BULOG harus merugi, apa salahnya menutup kerugiannya dari APBN ? Mereka yang tidak menyetujui bahwa BULOG boleh merugi yang ditutup dari APBN menganut faham bahwa pemerintah tidak boleh mengintervensi bekerjanya mekanisme pasar, atau kita harus menjalankan liberalisasi yang sejauh mungkin dalam perdagangan, walaupun menyangkut kebutuhan pokok rakyat banyak.
Liberalisasi dalam perdagangan beras dan bahan pokok lainnya memusnahkan kemampuan memproduksi sendiri, sehingga tergantung sepenuhnya pada impor. Ini sangat besar resikonya, karena total volume perdagangan beras dunia relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan Indonesia.
Itulah sebabnya proteksi dan dukungan kepada petani yang dimungkinkan oleh World Trade Organisation (WTO) dimanfaatkan sepenuhnya oleh negara-negara termaju dan terkaya yang memproteksi para petaninya.
Sebagai contoh, pemerintah Amerika Serikat selalu memproteksi para petaninya dalam jumlah sampai trilyunan dollar AS. Demikian juga dengan negara-negara Uni Eropa. Sangatlah konyol bahwa Tim Ekonomi Indonesia dengan mashab liberalisme yang dihayatinya bagaikan agama, merasa tabu melakukan intervensi dan regulasi oleh pemerintah.
PENGATURAN PERDAGANGAN KOMODITI PERTANIAN DAN IKAN
Pemerintah perlu menciptakan organisasi penggabungan hasil pertanian dan hasil tangkapan ikan yang dilelang sebagai single seller di setiap sentra produksi. Volume diatur sampai elastisitas harga memungkinkan untuk
memberikan pendapatan yang maksimal. Untuk menampung kelebihan produksi, pemerintah mendirikan cold storage mini di tempat-tempat pelelangan dan desa-desa nelayan untuk menyimpan sebagian dari hasil tangkapan supaya tidak terjadi over supply. Dalam tahapan selanjutnya, koperasi nelayan dibangun dan dibenahi dengan mendirikan fasilitas processing pengawetan dan/atau pengolahan sampai barang jadi seperti pengalengan.
Bersama-sama dengan petani, nelayan termasuk kelompok rakyat yang paling miskin dan sangat tidak stabil pendapatannya. Di antara banyak faktor, dalam menjual hasil tangkapannya, para petani dan nelayan berceceran menjual hasil tangkapannya sendiri-sendiri, sedangkan pembelinya pemodal besar yang bercirikan monopolistik. Harga ditekan oleh para tengkulak dan pedagang yang relatif bermodal besar. Karena mereka relatif juga lebih berpendidikan, mereka bekerja sama untuk menentukan harga beli yang paling menguntungkan baginya.
Paychun L Maret 17th, 2014 10:37 am
Setelah membaca article Bapak utk platform Presiden tahun 2014-2019 yang sangat bagus , apa ini juga telah ndisampaikan kepada capres PDIP Pak Jokowi ? bagimana pendapat Anda mngenai Capres PDIP saat ini apa sudah siap ?
bhiineekaa April 6th, 2014 05:53 am
saya hanya komentar mengenai pertanian:
1. Setuju lahan, tapi sebaiknya tidak diberikan ke petani .. tapi dipinjamkan ..(beberapa puluh tahun)..
2. KKG (kwik Kian Gie) lupa akan pentingnya akses modal (financial access) yang selalu menjadi kesulitan para petani .. Imho, pemerintah tak perlu buat bank pertanian; di tiap daerah banyak sekali bank (commercial & BPR) atau lembaga keuangan lainnya; buat saja sinerji dengan mereka .. dipecah per masing2 komoditas dan wilayah, karena masing2 komoditas beda permasalahan; Pemerintah hanya perlu buat penjamina (jamkrindo dan askrindo) .. jika si petani lalai, lahan bisa disita lagi oleh pemerintah..
3. Lahan jangan disewakan gratis bagi petani… tapi dibuat bagi hasil dengan pemerintah..
4. penerapan teknologi tepat guna bagi petani .. (green house, bibit yang baik, best practice dalam budidaya), etc.
tks
muljono Juni 16th, 2014 10:51 am
Jangan lupakan hasil hutan, misalnya kayu. Negara-negara di dunia ini pasti memerlukan kayu dengan kualitas yang bagus. Indonesia adalah negara agraris yang mempunyai tingkat kesuburan yang tinggi. Dengan ekspor kayu kita akan menjadi negara paling makmur di dunia ini. Kendalanya adalah bagaimana kita mengelola hutan-hutan tersebut agar tidak gundul yang dapat menyebabkan misalnya pemanasan global. Dan itu pasti akan dikecam oleh negara-negara lain di dunia ini.
Rakyat Indonesia sebenarnya memiliki orang-orang pandai yang dapat memecahkan kendala-kendala diatas. Salah satunya adalah penemuan “kayu polimer” oleh orang Indonesia asli, yang sampai sekarang penemuannya belum dilakukan/dijalankan oleh pemerintah ataupun pelaku bisnis meskipun sudah dipatenkan ke instansi terkait.
Dengan ” Kayu Polimer ” Indonesia akan menjadi negara makmur dengan pendapatan dari eksport kayunya. Yang tentunya akan mensejahterakan rakyat Indonesia.
Semoga tulisan ini menjadi awal dari pencapaian kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Amin
hendrofreg Agustus 4th, 2014 14:35 pm
Perkuat perekonomian desa dengan menggabungkan kekuatan pertanian dan peternakan. Tapi ini selalu hanya jadi wacana, justru penghambatnya pemerintah. Aneh…
Endih Herawandih September 28th, 2014 09:31 am
Pak Kwik,
Saya pernah malang-melintang di penyiapan transmigrasi. Sebagian besar lahan transmigrasi yang bukan berada di rawa atau lahan gambut memang sesuai untuk pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Demikian juga sesuai untuk perikanan. Namun demikian, terdapat kesalahan besar dalam pelaksanaan transmigrasi yang terjadi, sebagai berikut:
1. Kementerian transmigrasi memberangkatkan calon transmigran tanpa membekali mereka dengan kapasitas dan kemampuan untuk mengolah dan mengelola lahannya.
2. Banyak diantara transmigran yang memnag “berprofesi transmigran”, yaitu keluarga yang menerima program sampai JADUP dan bekal habis, setelah itu mereka pulang ke daerah asal dan kembali dikirim ke tempat lin. Semua sarana dan lahan yang menjadi miliknya dijual kepada pihak lain sehingga lahan dimiliki oleh Cukong atau oknum tertentu yang memang sengaja menunggu mereka pulang.
3. Tidak disiapkan lembaga, prasarana dan sarana pemasaran yang memadai untuk pemasaran produk yang dihasilkan sehingga menjadikan mereka sebagai orang terbuang. Produk pertanian yang dihasilkan menjadi mubajir atau dijual dengan harga yang sangat murah kepada pengumpul yang memang kuat.
4. Sarana dan prasarana pendukung kehidupan di daerah tujuan seringkali tidak dapat dimanfaatkan oleh transmigran karena sudah rusak sebelum digunakan, termasuk jalan, jembatan, sekolah, mesjid, gereja dll. Hail demikian terjadi karena terlalu tingginya korupsi, kolusi dan nepotisme pada saat tender sampai dengan pelaksanaan pembangunan fisik. Akibatnya adalah, banyak transmigran yang pulang karena merasa tebuang.
5. Perlu penyadaran publik yang luas mengenai pentingnya transmigrasi seraya niat yang kuat untuk memeratakan pembangunan di setiap wilayah Indonesia. Niat ini harus disertai implementasi program dan kegiatan yang serius dari pelaksana maupun penerima manfaat.
6. Perlu perubahan mekanisme seleksi calon peserta transmigrasi di daerah asal, penyelenggara di daerah tujuan dan institusi pelaksana.