'

Kategori

Follow Us!

Nasionalisme Ekonomi versus Rendemen Modal

Pengantar

Kepala BKPM Gita Wirjawan menulis artikel di Kompas tanggal 7 Oktober 2010, halaman 7 dengan judul : Nasionalisme Ekonomi. Tulisannya mengandung muatan ideologi yang akan menentukan arah dan dampak peran modal, terutama modal asing di Indonesia.

Karena itu, untuk memberikan wawasan yang lebih luas dan seimbang, kami mengemukakan beberapa pikiran dari beberapa ahli asing terkemuka yang mengenal Indonesia dengan baik.

Kami mengutip beberapa paragraf yang relevan dengan tulisan Gita Wirjawan, yaitu dari:

John Pilger yang berjudul : The New Rulers of the World
John Perkins : Confessions of an Economic Hitman
Bradley Simpson : Economists with Guns

Kami juga memuat tulisan Kwik Kian Gie sebagai tanggapannya untuk artikel Gita Wirjawan yang dimuat di Kompas tanggal 11 Oktober 2010.

Semuanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang diupayakan dengan secermat dan seakurat mungkin.

Silakan menikmatinya sebegai berikut.

JOHN PILGER : THE NEW RULERS OF THE WORLD

Sebelum mengutip hal-hal yang berkaitan dengan Indonesia, saya kutip pendapatnya John Pilger tentang Kartel Internasional dalam penghisapannya terhadap negara-negara miskin. Saya kutip :

“Dalam dunia ini, yang tidak dilihat oleh bagian terbesar dari kami yang hidup di belahan utara dunia, cara perampokan yang canggih telah memaksa lebih dari sembilan puluh negara masuk ke dalam program penyesuaian struktural sejak tahun delapan puluhan, yang membuat kesenjangan antara kaya dan miskin semakin menjadi lebar. Ini terkenal dengan istilah “nation building” dan “good governance” oleh “empat serangkai” yang mendominasi World Trade Organization (Amerika Serikat, Eropa, Canada dan Jepang), dan triumvirat Washington (Bank Dunia, IMF dan Departemen Keuangan AS) yang mengendalikan setiap aspek detail dari kebijakan pemerintah di negara-negara berkembang. Kekuasaan mereka diperoleh dari utang yang belum terbayar, yang memaksa negara-negara termiskin membayar $ 100 juta per hari kepada para kreditur barat. Akibatnya adalah sebuah dunia, di mana elit yang kurang dari satu milyar orang menguasai 80% dari kekayaan seluruh umat manusia.”

Saya ulangi sekali lagi paragraf yang sangat relevan dan krusial, yaitu yang berbunyi :

“Their power derives largely from an unrepayable debt that forces the poorest countries….” atau “Kekuatan negara-negara penghisap didasarkan atas utang besar yang tidak mampu dibayar oleh negara-negara target penghisapan.”

John Pilger mengutip temuan, pernyataan dan wawancara dengan Jeffrey Winters maupun Brad Simpson. Jeffrey Winters dalam bukunya yang berjudul “Power in Motion” dan Brad Simpson dalam disertasinya mempelajari dokumen-dokumen tentang hubungan Indonesia dan dunia Barat yang baru saja menjadi tidak rahasia, karena masa kerahasiaannya menjadi kadaluwarsa.

Saya kutip halaman 37 yang mengatakan : “Dalam bulan November 1967, menyusul tertangkapnya ‘hadiah terbesar’, hasil tangkapannya dibagi. The Time-Life Corporation mensponsori konferensi istimewa di Jenewa yang dalam waktu tiga hari merancang pengambilalihan Indonesia. Para pesertanya meliputi para kapitalis yang paling berkuasa di dunia, orang-orang seperti David Rockefeller. Semua raksasa korporasi Barat diwakili : perusahaan-perusahaan minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel. Di seberang meja adalah orang-orangnya Soeharto yang oleh Rockefeller disebut “ekonom-ekonom Indonesia yang top”.

“Di Jenewa, Tim Sultan terkenal dengan sebutan ‘the Berkeley Mafia’, karena beberapa di antaranya pernah menikmati beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk belajar di Universitas California di Berkeley. Mereka datang sebagai peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang diinginkan oleh para majikan yang hadir. Menyodorkan butir-butir yang dijual dari negara dan bangsanya, Sultan menawarkan : … buruh murah yang melimpah…cadangan besar dari sumber daya alam … pasar yang besar.”

Di halaman 39 ditulis : “Pada hari kedua, ekonomi Indonesia telah dibagi, sektor demi sektor. ‘Ini dilakukan dengan cara yang spektakuler’ kata Jeffrey Winters, guru besar pada Northwestern University, Chicago, yang dengan mahasiwanya yang sedang bekerja untuk gelar doktornya, Brad Simpson telah mempelajari dokumen-dokumen konferensi. ‘Mereka membaginya ke dalam lima seksi : pertambangan di satu kamar, jasa-jasa di kamar lain, industri ringan di kamar lain, perbankan dan keuangan di kamar lain lagi; yang dilakukan oleh Chase Manhattan duduk dengan sebuah delegasi yang mendiktekan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima oleh mereka dan para investor lainnya. Kita saksikan para pemimpin korporasi besar ini berkeliling dari satu meja ke meja yang lain, mengatakan : ini yang kami inginkan : ini, ini dan ini, dan mereka pada dasarnya merancang infrastruktur hukum untuk berinvestasi di Indonesia. Saya tidak pernah mendengar situasi seperti itu sebelumnya, di mana modal global duduk dengan para wakil dari negara yang diasumsikan sebagai negara berdaulat dan merancang persyaratan buat masuknya investasi mereka ke dalam negaranya sendiri.

Freeport mendapatkan bukit (mountain) dengan tembaga di Papua Barat (Henry Kissinger duduk dalam board). Sebuah konsorsium Eropa mendapat nikel Papua Barat. Sang raksasa Alcoa mendapat bagian terbesar dari bauksit Indonesia. Sekelompok perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang dan Perancis mendapat hutan-hutan tropis di Sumatra, Papua Barat dan Kalimantan. Sebuah undang-undang tentang penanaman modal asing yang dengan buru-buru disodorkan kepada Soeharto membuat perampokan ini bebas pajak untuk lima tahun lamanya. Nyata dan secara rahasia, kendali dari ekonomi Indonesia pergi ke Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI), yang anggota-anggota intinya adalah Amerika Serikat, Canada, Eropa, Australia dan, yang terpenting, Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia.

Jadi kalau kita percaya John Pilger, Bradley Simpson dan Jeffry Winters, sejak tahun 1967 Indonesia sudah mulai dihabisi (plundered) dengan tuntunan oleh para elit bangsa Indonesia sendiri yang ketika itu berkuasa.

JOHN PERKINS : CONFESSIONS OF AN ECONOMIC HITMAN

Halaman 12 : “Saya hanya mengetahui bahwa penugasan pertama saya di Indonesia, dan saya salah seorang dari sebuah tim yang terdiri dari 11 orang yang dikirim untuk menciptakan cetak biru rencana pembangunan pembangkit listrik buat pulau Jawa.”

Halaman 13 : “Saya tahu bahwa saya harus menghasilkan model ekonometrik untuk Indonesia dan Jawa”. “Saya mengetahui bahwa statistik dapat dimanipulasi untuk menghasilkan banyak kesimpulan, termasuk apa yang dikehendaki oleh analis atas dasar statistik yang dibuatnya.”

Halaman 15 : “Pertama-tama saya harus memberikan pembenaran (justification) untuk memberikan utang yang sangat besar jumlahnya yang akan disalurkan kembali ke MAIN (perusahaan konsultan di mana John Perkins bekerja) dan perusahan-perusahaan Amerika lainnya (seperti Bechtel, Halliburton, Stone & Webster, dan Brown & Root) melalui penjualan proyek-proyek raksasa dalam bidang rekayasa dan konstruksi. Kedua, saya harus membangkrutkan negara yang menerima pinjaman tersebut (tentunya setelah MAIN dan kontraktor Amerika lainnya telah dibayar), agar negara target itu untuk selamanya tercengkeram oleh kreditornya, sehingga negara pengutang (baca : Indonesia) menjadi target yang empuk kalau kami membutuhkan favours, termasuk basis-basis militer, suara di PBB, atau akses pada minyak dan sumber daya alam lainnya.”

Halaman 15-16 : “Aspek yang harus disembunyikan dari semua proyek tersebut ialah membuat laba sangat besar buat para kontraktor, dan membuat bahagia beberapa gelintir keluarga dari negara-negara penerima utang yang sudah kaya dan berpengaruh di negaranya masing-masing. Dengan demikian ketergantungan keuangan negara penerima utang menjadi permanen sebagai instrumen untuk memperoleh kesetiaan dari pemerintah-pemerintah penerima utang. Maka semakin besar jumlah utang semakin baik. Kenyataan bahwa beban utang yang sangat besar menyengsarakan bagian termiskin dari bangsanya dalam bidang kesehatan, pendidikan dan jasa-jasa sosial lainnya selama berpuluh-puluh tahun tidak perlu masuk dalam pertimbangan.”

Halaman 15 : “Faktor yang paling menentukan adalah Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Proyek yang memberi kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan PDB harus dimenangkan. Walaupun hanya satu proyek yang harus dimenangkan, saya harus menunjukkan bahwa membangun proyek yang bersangkutan akan membawa manfaat yang unggul pada pertumbuhan PDB.”

Halaman 16 : “Claudia dan saya mendiskusikan karakteristik dari PDB yang menyesatkan. Misalnya pertumbuhan PDB bisa terjadi walaupun hanya menguntungkan satu orang saja, yaitu yang memiliki perusahaan jasa publik, dengan membebani utang yang sangat berat untuk rakyatnya. Yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin. Statistik akan mencatatnya sebagai kemajuan ekonomi.”

Halaman 19 : “Sangat menguntungkan buat para penyusun strategi karena di tahun-tahun enam puluhan terjadi revolusi lainnya, yaitu pemberdayaan perusahaan-perusahaan internasional dan organisasi-organisasi multinasional seperti Bank Dunia dan IMF.”

WIDJOJO (Brad Simpson)

Halaman 234

AS sangat dominan mempengaruhi penyusunan undang-undang tentang investasi Indonesia. Seorang konsultan dari Van Sickle Associates yang berdomisili di Denver (yang baru saja menandatangani kontrak bagi hasil untuk pembangunan dan pengoperasian 2 perusahaan plywood) membantu ekonom Widjojo membuat undang-undang tentang penanaman modal asing. Setelah draft-nya selesai, para pejabat Indonesia mengirimkannya ke Kedubes AS di Jakarta dengan permohonan agar Kedubes AS memberikan komentar untuk “perbaikkan-perbaikan yang mencerminkan pendirian para investor AS.” Para ahli hukum dari Kementerian Luar Negeri AS mengirimkan kembali draft undang-undangnya dengan usulan baris demi baris. Mereka keberatan terhadap draft undang-undangnya karena draft tersebut memberikan terlampau banyak kewenangan kepada pemerintah (“too much discretionary authority to the government), dan karena itu merupakan hambatan buat para investor yang potensial (“discouraging to potential investors”), karena sektor BUMN diberi peluang untuk banyak bidang-bidang usaha yang diinginkan oleh perusahaan-perusahaan besar asing yang ingin memasuki sektor-sektor tersebut, terutama perusahaan-perusahaan ekstraktif. Widjojo mengubah undang-undang yang bersangkutan, yang disesuaikan dengan usulan-usulan dari AS, dengan menggunakan kata-kata yang akan menjamin liberalisasi yang maksimal, yang disukainya juga, tetapi sambil menyogok (placating) kaum nasionalis yang selalu waspada terhadap tanda-tanda dari tunduknya Jakarta pada tekanan-tekanan dari Barat. Episode ini mengingatkan kita dengan sangat jelas tentang struktur kekuasaan yang didiktekan oleh para pendukung resim Soeharto dalam hal keputusan-keputusan sangat penting yang dibuat oleh negara-negara merdeka.

Footnote no. 121

Telegram from Jakarta to State, September 23, 1966,

RG 59, Central Files, 1964-1966,

FN no. 9, Indonesia,

NA, on van Sickel, see Airgram from Medan to State, September 21, 1966,

RG 59, Central Files, 1964-1966,

FN 9, Indonesia, NA.

Kwik Kian Gie :

NASIONALISME EKONOMI VERSUS RENDEMEN MODAL

Tanggapan terhadap tulisan Gita Wirjawan

(Dimuat di Kompas, tanggal 11 Oktober 2010)

Gita Wirjawan, Kepala BKPM menulis di Kompas tanggal 7 Oktober 2010 halaman 7 dengan judul “Nasionalisme Ekonomi”. Buat saya tidak jelas, karena kurang tajam dan kurang eksak. Maka saya membatasi diri pada mengajukan pertanyaan-pertanyaan.

Kepemilikan modal oleh siapa tidak penting. Yang penting manfaatnya untuk siapa? Apa ada pemilik modal yang membagi bagian terbesar dari rendemen modalnya untuk orang lain? Kalau betul, alangkah tololnya pemilik modal yang bersangkutan!

Oh, bukan begitu. Itu terlampau sederhana. Dampak kehadiran dan beroperasinya modal, di manapun mempunyai dampak yang bersifat mutiplier dan menjalar ke mana-mana, trickle left, trickle right, trickle up dan trickle down. Paham. Dapatkah Gita menunjukkannya dengan angka-angka seperti yang selalu dilakukan oleh para ekonometris di negara-negara maju, Eropa dan Amerika Serikat?

Kalau modal asing sebesar USD 200 milyar masuk ke Indonesia untuk mengeksploitasi batu bara, batu bara yang disedot adalah komponen dari PDB. Tetapi PDB itu milik siapa? Bagaimana pembagian PDB-nya dalam bentuk berapa sebagai rendemen modal buat pemilik modal, berapa royalti dan pajak buat pemerintah? Berapa lapangan kerja yang diciptakan? Berapa upah setiap buruh dan staf Indonesia? Kalau pembagian manfaat buat setiap orang yang terlibat dalam bekerjanya modal dipersandingkan, apakah betul peran modal asing akan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia secara adil? Bagaimana hitung-hitungannya?

Dalam artikel Gita antara lain ada bagian yang mengatakan “…menghambat penciptaan nilai di Indonesia…” Penciptaan nilai DI Indonesia apakah sama dengan penciptaan nilai BUAT bangsa Indonesia? Prof. Sri-Edi Swasono sering mengatakan bahwa yang terjadi di Indonesia adalah pembangunan DI Indonesia dengan manfaat terbesar BUAT pemilik modal asingnya, bukan buat rakyat Indonesia yang memiliki sumber daya alam. Pemerintah menerima pajak dan royalti yang sangat kecil dibandingkan dengan laba bersih buat investornya. Bagian terbesar dari rakyat Indonesia terlibat sebagai kuli-kuli dengan upah yang sangat minimal, mungkin UMR. Siapa yang benar? Marilah kita hitung. bagaimana kalau menggunakan semua data dari Freeport? Dapatkah Gita memfasilitasi?

BUMN bisa baik dan bisa rusak-rusakan. Sama seperti swasta yang tidak dapat disangkal ikut merusak ekonomi Indonesia dengan angka-angka yang luar biasa besarnya. Apakah Gita berpendapat bahwa swasta di AS dalam krisis tahun 2008 tidak merusak ekonomi AS dan dunia sampai Presiden Obama menjadi sangat “kiri” seperti ini?

Sumber daya alam yang terdapat di dalam perut bumi Indonesia, di dalam perairan Indonesia, di atas perut bumi berbentuk hutan-hutan adalah kekayaan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena tidak ada yang membuat seperti halnya dengan pabrik roti, pabrik obat, pabrik mobil, pabrik komputer, pabrik soft ware. Kesemuanya ini kekayaan yang man made dengan kombinasi MODAL. Tetapi kekayaan alam yang saya sebutkan tadi diberikan oleh Tuhan kepada rakyat yang menghuni bumi yang bersangkutan. Jadi yang terdapat di Indonesia buat bangsa Indonesia. Karena Tuhan Maha Adil, membaginya manfaat dari kekayaan alam harus secara seadil-adilnya. Siapa yang harus menjadi pegawainya rakyat Indonesia guna mengeksploitasi SDA itu? Bukankah mereka yang diberi wewenang dan diberi gaji oleh rakyat Indonesia sebagai pemilik semua kekayaan alam itu? Apa bentuk organisasi dari para pegawainya rakyat Indonesia yang harus mengeksploitasi milik rakyat Indonesia pemberian Tuhan itu kalau bukan BUMN? Oh tidak, kata Gita, karena BUMN per definisi mesti rusak, pegawainya mesti korup. Kalau perusahaan sepert Goldman Sachs dan JP Morgan mesti bersihnya, mesti efisiennya. Apa iya begitu? Lagi-lagi, kalau begitu, apa yang terjadi dengan Wall Street di tahun 2008? Bukankah sang raksasa AIG dan Lehman Brothers lenyap dalam sekejap?

Antara lain Gita menulis : “Sepintas, upaya ini seperti mengabaikan kepentingan nasional karena mendahulukan kepentingan penanam modal, terutama penanaman modal asing. Akan tetapi sejumlah penelitian menunjukkan bahwa jika dirancang dengan baik, upaya ini akan membawa arus dana yang dibutuhkan serta manfaat jangka panjang bagi rakyat.” Dapatkah saya mendapatkan penelitian yang dimaksud oleh Gita? Saya berjanji mempelajarinya siang malam.

Gita menulis “penyikapan yang dilakukan adalah bagaimana penerapan nasionalisme ekonomi bisa berfokus pada manfaat ekonomi secara menyeluruh.” Iya, bagaimana ya? Tolonglah Gita memberikan rinciannya yang lebih konkret dan lebih eksak.

Kalau hanya begitu, kita bisa menulis lebih singkat dan lebih padat sebagai berikut : modal asing harus kita arahkan sedemikian rupa, sehingga manfaatnya kesejahteraan rakyat Indonesia yang sangat besar, adil dan merata.” Kalau ditanya bagaimana caranya ? Dijawab saja : “Ya yang sedemikian rupa, sehingga begitu !!”

Ketika Bung Karno menjadi Presiden, kalau ada menteri yang mengemukakan what to achieve, dan setelah ditanya oleh Bung Karno tidak bisa menjawab how to achieve secara rinci, beliau mengangkat kakinya yang telanjang ke atas meja, menunjuk jari kaki jempolnya sambil mengatakan kepada sang menteri yang bersangkutan : “Kalau hanya begitu pikiranmu, dan weet mijn grote teen ook. (Jempol kakiku juga tau).”

Bapak Gita, Anda sekarang ini Kepala BPKM yang setara dengan Menteri, bukan pegawai Goldman Sachs atau JP Morgan. Maka bicaranya kepada rakyat tolonglah yang jelas, konkret dan kalau bisa dengan angka-angka sedikit.

Last but least, bukankah modal dari manapun, juga modal asing harus memberikan rendemen buat pemiliknya ? Kalau modal asing ditanam ke dalam barang publik, bukankah rakyat harus membayar barang publik itu kepada pemilik modal ? Di negara-negara yang maju, jalan raya bebas hambatan, air bersih (bisa diminum), transportasi massa gratis atau kalau perlu merugi, dibiayai secara gotong royong melalui pajak progresif, dan uang pajak ini tidak perlu dikembalikan oleh penggunanya. Maka kalau kita bepergian di Eropa dan AS, high way, free way, autobahn, snelweg semuanya gratis. Tidak seperti Indonesia, pemakainya harus membayar dengan tarif tol cukup tinggi sehingga bisa memberikan rendemen kepada pemilik modal yang memuaskan, yang harus lebih tinggi dari tingkat bunga bank yang dibayar olehnya.

Jika anda menyukai artikel ini, silahkan memberikan komentar atau berlangganan RSS feed untuk menyebarkan ke pembaca feed anda.

5 responses to "Nasionalisme Ekonomi versus Rendemen Modal"

  1. masFar September 20th, 2011 14:09 pm Balas

    Terimakasih atas pencerahannya.
    Ditunggu tulisan lainnya.

  2. Vulgus Maret 12th, 2012 23:59 pm Balas

    Menurut saya salah satu penyebabnya adalah penguasaan tekonologi. Kita sebagai negara yang baru harus maklum teknologi kita tertinggal dari negara maju. Negara2 maju itu pintar, mereka keep teknologinya sehingga kita tergantung kepada mereka. Kita harus curi teknologinya, tiru di dalam negeri. Sekolahkan mereka ke luar. Spt-nya negara2 maju saat ini pun sudah mulai membuka terhadap pendidikan. Orang2 kita ngga bodo koq. Bisa belajar. Masalahnya mau atau ngga. Males atau ngga. Yang males ini yang susah. Orang kita maunya santai, instan, tapi pengen duitnya banyak. Ngga mau ngurusin detail. Padahal ‘the devil is in the detail’.
    Nah, setelah kita punya teknologi, masalahnya di modal. Kalau kita ngga punya modal, pelan2 lah pemerintah atau swasta kumpulin modal. Kalau pinjam dari luar negeri ya harus dengan bunga wajar. Yang penting hasil dari pinjaman harus lebih dari bunganya dong. Kalau kita dibohongi spt kata John Perkins menurut saya karena kita tolol, dibohongi, karena kita tidak mengetahui teknologinya, baik itu teknologi teknis maupun manajemen keuangannya. Atau ada yang korup (yang penting duitnya masuk ke birokrat yang setuju untuk minjem duitnya, ini kembali lagi ke mental dan nasionalisme pribadi).
    Saya juga tertarik dengan konsep koperasi spt kata Hatta. Jadi modalnya dari anggota, dikelola anggota, hasilnya dinikmati anggota.
    Kalau mengenai sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, saya lebih setuju untuk menunda aja sampai kita mampu, jangan buat kontrak dengan asing, bagi hasil dll., karena pasti mereka licik. Habisin di negara lain dulu, cadangan di negeri sendiri (kalau mereka punya) disimpan untuk masa depan mereka. Omong kosong kalau mereka ngga butuh. Mereka kan sering memprovokasi misalnya kalau tembaga ngga kita tambang sekarang, mungkin harga tembaga nanti sudah ngga ada harganya, karena kabel tembaga mungkin sudah diganti serat optik. Emangnya tembaga buat kabel doang? Kalo emang kabel tembaga sudah diganti semua jadi serat optik pun so what gitu, kita kan tetep bisa pake buat kebutuhan dalam negeri. Emangnya kita mau nyonto pakai serat optik semuanya? Ya dipake aja di dalam negeri buat bikin kabel tembaga untuk infra struktur kita. Apalgi emas, kayanya masih berharga deh buat beberapa abad ke depan. Kecuali mungkin kiamat dan emas ada di mana2. Minyak juga sama. Kalo di luar negeri sana mobil udah ngga pake minyak, ya ngga apa2, kita pake aja minyak itu untuk mobil dalam negeri.
    Menurut saya itu sebabnya China bisa maju. Coba barang apa yang ngga ada tiruannya di China?

  3. Ruth Maret 29th, 2012 14:51 pm Balas

    Apakah itu semua benar pak Kwik? Saya jadi sedih membacanya..
    Bagaimana Indonesia bisa bangkit dari penjajahan (terselubung) seperti itu?
    Mohon saran…

  4. Andre Maret 31st, 2012 15:35 pm Balas

    Sungguh membuka mata hati

  5. Cah Mbeling Juni 29th, 2012 11:15 am Balas

    saya suka artikel-artikel di sini. ayo Pak Kwik… saya melihat ada semangat Nasionalis dan ekonomi kerakyatan.

Leave a Reply